Inspektorat Ukir Prestasi melalui Predikat ZI WBK 2021

Acara yang digelar secara daring tersebut disaksikan oleh Inspektur BPKP Buntoro, beserta seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat BPKP di ruang rapat Inspektorat BPKP.

Dalam pidatonya, Erwan Agus juga memberikan selamat kepada seluruh unit kerja yang berhasil meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM).

“Semoga segala upaya yang kita bangun ini mampu menjadi amal baik dan membawa manfaat bagi kita semua di kemudian hari, semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara RI,” pungkasnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada tahun 2021 terdapat 4.402 unit kerja yang berjuang melewati serangkaian proses evaluasi pembangunan ZI WBK/WBBM. Untuk memperoleh predikat ZI WBK/WBBM ini telah melalui banyak tahapan, mulai dari tahap seleksi internal oleh tim penilai internal, tahap validasi administrasi untuk survei persepsi layanan baik secara online serta kunjungan langsung.

Kemudian hasil evaluasi tersebut dibahas dalam rapat panel untuk memastikan kualitas evaluasi telah sesuai standar, clearance oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman RI, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan RI, Komisi Yudisial RI, serta Badan Reserse Kriminal Polri.

Dalam penganugerahan ini, Inspektorat BPKP berhasil menyandang predikat ZI WBK diantara unit kerja lainnya yaitu Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, Puslitbang Pengawasan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi WBK.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP yang telah lama menyandang predikat ZI WBK juga meraih predikat ZI WBBM dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Dalam penganugerahan ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, mengingatkan bahwa ekspektasi presiden tentang reformasi birokrasi adalah birokrasi yang berdaya saing, birokrasi yang menciptakan hasil, birokrasi yang lincah dan agile, serta birokrasi yang making delivered.

“Konsep reformasi birokrasi adalah katalisator mewujudkan good and clean governance untuk mendukung pembangunan nasional. Good and clean governance katalisatornya adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima,” pungkas Tjahjo Kumolo.

 

Humas Inspektorat/Tan-Haz