Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Produk Layanan Bidang AN

Produk Layanan Bidang Akuntan Negara (AN) meliputi:

  1. Audit Umum atas Laporan Keuangan

Audit terhadap laporan keuangan badan usaha dengan tujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan

  1. Audit atas Laporan Kinerja Badan Usaha

Audit untuk menilai pencapaian kinerja badan usaha dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam  upaya peningkatan kinerja.

  1. Asistensi dan Evaluasi Corporate Governance

Jasa asistensi dan evaluasi dalam penyusunan infrastruktur Corporate Governance yang dilaksanakan atas permintaan badan usaha, terkait dengan upaya pengembangan dan penciptaan Good Corporate Governance

  1. Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD/BLU

Jasa Asistensi pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada Badan Layanan Umum, termasuk manajemen risiko.

 

Panduan Permintaan Bantuan Kedinasan  

BPKP melaksanakan bantuan kedinasan yang bertujuan untuk memperlancar tugas dan fungsi BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta memperlancar pelaksanaan kegiatan Mitra Kerja demi terwujudnya kinerja program dan pembangunan nasional. Pemberian bantuan kedinasan kepada mitra kerja memegang peran yang cukup penting dan strategis dalam memperlancar pelayanan administrasi pemerintah, terutama di bidang keuangan dan pembangunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun ruang lingkup dan alur permintaan bantuan kedinasan di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Bidang Akuntan Negara dapat dilihat pada infografis berikut.

 

 

Panduan Saluran Pengaduan Tindakan Pelanggaran Pegawai Bidang Akuntan Negara 

Kepala BPKP telah mengeluarkan Perka BPKP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Perka BPKP Nomor 2 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan. Sistem Pengelolaan Pengaduan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah mekanisme penanganan terhadap pengaduan yang berasal dari pegawai BPKP dan pihak eksternal BPKP mengenai tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai BPKP. Untuk memberikan ruang bagi pelapor untuk melaporkan terjadinya pelanggaran disiplin PNS maka diperlukan panduan penggunaan saluran pengaduan tindakan pelanggaran pegawai yang dijelaskan dalam infografis sebagai berikut.


Share   

 

Instagram Perwakilan BPKP Maluku


 

Facebook Perwakilan BPKP Maluku


 

Youtube Perwakilan BPKP Maluku