Secara umum istilah good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft definition). Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi soft definition yang mudah dicerna, sekalipun orang awam, yaitu:
"KOMITMEN, ATURAN MAIN, SERTA PRAKTIK PENYELENGGARAAN BISNIS SECARA SEHAT DAN BERETIKA"
BPKP sebagai auditor internal pemerintah selain berfungsi sebagai pengawal kebijakan pemerintah juga memberikan bantuan perbaikan sistem pengendalian manajemen agar dapat meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sejalan dengan penerapan PPK-BLUD maka BPKP yang telah secara aktif melakukan pengembangan dan pelatihan kemampuan manajemen maupun kemampuan teknis di bidang manajemen baik sektor bisnis maupun sektor publik (New Public Management) juga melakukan pengembangan asistensi bagi satuan kerja perangkat pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan administrasi untuk dapat menerapkan PPK-BLUD dan tentunya dalam meningkatkan kinerja pelayanan sesuai dengan amanat PP 23 tahun 2005 tentang PPK-BLU maupun peraturan terkait lainnya.
Terciptanya aplikasi sistem informasi akuntansi (SIA) yang terintegrasi di mana di dalamnyamencakup billing system, pencatatan piutang, pencatatan persediaan, pencatatan aktiva tetap, dan akuntansi yang dapat mendukung pengambilan keputusan.
Sasaran/Hasil yang Diharapkan
Profil BPKP Gorontalo |
Visi dan Misi |
Struktur Organisasi |
Wilayah Kerja |
Sumber Daya Manusia |
Sejarah |
Tugas dan Fungsi BPKP Gorontalo |
Profil Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo |
Opini BPK atas LKPD |
Rasio Anggaran Belanja |
Desentralisasi Fiskal Provinsi Gorontalo |
Sisa Lebih Penggunaan Anggaran |
Gorontalo Dalam Statistik |
Informasi Bidang/Bagian |
Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP |
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah |
Bidang Akuntan Negara |
Bidang Investigasi |
Bagian Umum |
Bidang Instansi Pemerintah Pusat |
PPID |
Prosedur Layanan Informasi |