Reformasi Birokrasi BPKP Mengedepankan Kepentingan Rakyat

Road MAP BPKP merupakan sebuah pedoman serta acuan rencana kerja tim Reformasi Birokrasi BPKP sampai dengan tahun 2019, yang pelaksanaannya dilakukan dengan program-program yg berorientasi hasil (Outcomes Oriented Programs). Pada Internalisasi Road MAP Reformasi Birokrasi BPKP Tahun 2015 – 2019 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tri Handoyo, Ak menjelasakan tentang Road MAP Reformasi Birokrasi BPKP secara Global.  

Berkaitan dengan tugas dan fungsi BPKP secara umum, Tri Handoyo, Ak meminta agar seluruh pegawai yang terlibat dalam proses ini untuk mengintropeksi diri/mengevaluasi sejauh mana kontribusi Aparat Sipil Negara (ASN) pada unit kerja masing-masing,  sehingga prinsip efektif, efisien, dan ekonomis, fokus pada outcomes (hasil), dengan dukungan manajemen sistem yang berbasis elektronik yang merupakan orientasi penyelenggaraaan Pemerintah pada saat ini.

Management perubahan, Penguatan sistem pengawasan,Penguatan akuntabilitas kinerja, Penguatan kelembagaan, Penguatan tata laksana, Penguatan sistem manajemen SDM,Penguatan peraturan perundang-undangan, dan Peningkatan kualitas pelayanan publikmerupakan ke 8 (delapan) area perubahan  Reformasi Birokrasi BPKP, Dengan adanya perubahan ini  diharapkan birokrasi BPKP  pada 2019 sudah dapat menjadi  Birokrasi Pemerintah yang Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting), terang Tonny R.J Supit.

Reformasi Birokrasi BPKP harus di kelola berdasarkan prinsip tata pemerintahan yg baik dan profesional,dan sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat. Keberhasilan RB BPKP harus didukung oleh seluruh pegawai dan komitmen  tinggi pimpinan, serta memerlukan langkah nyata yang direncanakan degan baik, dikordinasikan pelaksanaannya  dan dijalankan oleh seluruh pihak, pungkas Tonny R.J Supit.  (FK/HmsGto)