BPKP Selalu Siap Mengawal Pertanian Di Gorontalo

Rapat Koordinasi Tanaman Serealia serta Sosialisasi tata cara penyaluran bantuan benih jagung se Prov.Gorontalo Tahun 2017 bertempat di Gedung Misfalah Kota Gorontalo,14/3 menghadirkan Narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, TP4D Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Polda Goorntalo dan di hadiri oleh 250 peserta yang terdiri dari Babinsa, Stake Holder Penyedia Benih, Dinas Pertanian Kab/Kota se Prov.Gorontalo, BP3K Kab/Kota se Prov.Gorontalo, Menteri tani Kab/Kota se Prov.Gorontalo, Gapoktan.

Rapat tersebut membahas tentang tata cara penyaluran bantuan benih dan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. dalam paparannya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tri Handoyo menjelaskan tentang permasalah yang di temukan pada  pengawalan pertanian pada tahun 2016 kemarin yakni selisih jumlah petani, jumlah luas lahan (Ha), dan jumlah benih yang diterima kelompok tani.

" Petani tidak menerima bantuan benih padi disebabkan poktan tersebut mendahului melakukan penanaman dengan menggunakan benih mandiri/benih ulangan yaitu pada bulan Maret dari yang direncanakan pada musim tanam I (MT Gaduh / April-September)

Tidak tertanamnya bantuan benih padi karena kekurangan air irigasi sehingga kemungkinan terjadi gagal panen, dan terdapat pengalihan bantuan benih kedelai dari Poktan Pagar Gunung I ke Poktan Wanagiri III dan Poktan Pagar Gunung III ke Poktan Wanagiri II karena Poktan Pagar Gunung I dan Pagar Gunung III lahannya belum siap tanam. inilah hal-hal yang harus kita perbaiki bersama kedepannya,BPKP selalu siap mengawal peningkatan pertanian di Provinsi Gorontalo agar manjadi lebih baik,pungkas Tri Handoyo.

AKBP Mosyan dari Polda Gorontalo dan Sekretaris TP4D Syamsuardi Kejaksaan Tinggi Goorntalo memeparkan tentang Kebijakan dalam memberikan pengawalan dan pengamanan penyaluran bantuan-bantuan benih kepada para petani. " Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) harus berani melaporkan sesuatu yang janggal atau hal-hal yang merugikan petani dalam proses penyaluran bantuan kepada PPK dan nantinya PPK akan meminta pendampingan kepada TP4D, jelas Syamsuardi.

Setelah pemaparan dari semua narasumber, di lanjutkan dengan sesi tanya jawab, bapak Mujito dari Wonosari mempertanyakan siapa yang akan beranggungjawab ketika terjadi gagal panen di sebabkan oleh benih baru yang di terima oleh petani? " tidak ada yang bisa di salahkan dalam hal ini, namun ketua Gapoktan atau petani penerima bantuan harus melaporkan kegagalan tersebut dan melampirkan bukti dokumentasi dari tanaman yang gagal panen ke penyuluh pertanian atau dinas Pertanian di wilayah tersebut, terang Tri Handoyo.(FK)