PBJ Rawan, KPA/PPK serta PPHP Harus Jadi Good People

Workshop Strategi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dan Penguatan KPA/PPK serta PPHP di buka langsung oleh Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dalam sambutannya Prof. Zudan menyampaikan bahwa ada 5.000an paket proyek pengadaan barang dan jasa akan di laksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo di tahu 2017, secara keseluruhan dana proyek mencapai 800 Miliar, beliau juga menginginkan agar proses lelang kali ini betul-betul berlangsung adil,transparan dan bebas dari segala penyimpangan baik secara administratif maupun fisik.

Dalam Workshop tersebut menghadirkan narasumber Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Ikak Pratiastomo memeparkan tentangupaya strategi kebijakan pengadaan barang dan jasa, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tri Handoyo, Ak memeparkan tentang titik-titik kritis pengadaan barang dan jasa, Direskrimsus Polda Gorontalo  Kombes Pol Totok Suharyanto, SIK , M.HUM, memeparkan tentang Indikator keberhasilan dan keghagalan kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, Sekretaris TP4D Syamsuardi memeparkan tentangKebijakan TP4D dalam memberikan pengawalan dan pengamanan pemrintah membangun daerah. Dalam paparannya Tri Handoyo,Ak menjelasklan bahwa ada 85% kasus korupsi yang melibatkan Gubernur,bupati dan walikota adalah pengadaan barang dan jasa, pungkas Tri handoyo. beliau juga menghimbau kepada seluruh peserta worskop yang terdiri dari KPA/PPK serta PPHP agar dapat menjalankan semua proses pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku agar selamat.

Setelah pemaparan dari semua narasumber, kemudian di lanjutkan dengan sesi tanya jawab, Kebanyakan para KPA dan PPK  bingung dengan aturan-aturan PBJ yang sering berubah setiap tahun,namun penjelasan dari semua Narasumber terkait aturan-aturan yang selalu berubah setiap tahun cukup mencerahkan KPA dan PPK serta PPHP  yang hadir dalam kegiatan worshop tersebut. “ Aturan-aturan yang sering berubah dilakukan atas dasar menyempurnakan aturan-aturan sebelumnya yang di nilai masih memiliki kelemahan”,jelas Ikak Pratiastomo. “ Semua akan kembali pada niat kita,sebaik apapun aturan yang di buat, namun kita tidak mematuhinya maka hasilnya tidak akan baik, maka KPA dan PPK harus menjadi good people agar semua aturan akan berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik untuk pembangunan Provinsi Gorontalo kedepan, pungkas Totok Suharyanto. (FK)