Membangun Indonesia Dari Desa


Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Rabu, 24 februari 2016 bertempat di Aula Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah diselenggarakan Diskusi Panel Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas Pengelola Keuangan Desa Se Provinsi Gorontalo, kegiatan ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

Diskusi tersebut di hadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah Dadang Kurnia ,Ak, MBA, CA, CGAP, Gubernur Gorontalo yang di wakili oleh Wakil Gubernur Gorontalo Dr. Drs. H. Idris Rahim, Bupati/walikota se Provinsi Gorontalo,Inspektur dan Kepala DPPKAD Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo, dan 161 peserta dari Pengelola Dana Desa Perwakilan dari masing-masing Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.

Kegiatan ini diawali dengan pembacaan laporan panitia dalam hal ini dibacakan oleh Koordinator Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Josef Paat. Dalam penyampaiannya Josep Paat menyampaikan bahwa dalam rangka pengawalan atas kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah melakukan monitoring dana desa, dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi system pengelolaan keuangan desa  (SISKEUDES).

Diskusi ini di moderator oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Iwan Taufiq Purwanto, dan yang menjadi narasumber Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah Dadang Kurnia dan Bupati Kabupaten Boalemo Rum Pagau. Dalam Diskusi ini Dadang Kurnia memaparkan tugas dan fungsi BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan di daerah. Beliau juga menyampaikan bahwa “Pengawalan BPKP bertujuan memastikan selutuh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan pemerintah. Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan”

Lebih lanjut Dadang Kurnia mengatakan peran BPKP dalam rangka pengawalan pengelolaan keuangan desa meliputi Fasilitas peningkatan kompetensi SDM Pemda dan Desa, Pengembangan pedoman Bimkon pengelolaan keuangan desa dan aplikasi sederhana, berperan aktif dalam memberi msukan dan saran kepada regulator (Kemenkeu, Kemendagri dan KemenDesa PDTT, Kab/Kota,) dan Bimtek dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Acara tersebut mendapatkan antusias yang sangat baik dari para peserta diskusi yang sebelumnya telah banyak mendapatkan pengalaman dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan di desa. hal yang paling menarik dalam diskusi ini yaitu para peserta yang saling rebutan dalam memberikan pertanyaan kepada narasumber.

Pada kesempatan yang sama Wakil Gubernur dan Bupati Boalemo menyampaikan sambutan. Terakhir acara ditutup oleh Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga.

 

Terima kasih

(HUMAS BPKP GORONTALO)