Penerapan Pakta Integritas di Institusi Publik adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan keputusan di insitusi publik dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,
Untuk mempersiapkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual yang harus dilaksanakan mulai tahun 2015 di seluruh pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Menteri dalam Negeri (Permengdari) No. 64 tahun 2013 tentatang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual oleh Pemerintah Daerah.
Baca selengkapnya..Rapat kerja merupakan suatu wadah menyatukan presepsi dan saling tukar pendapat sehingga bisa menghasilkan suatu strategi kerja yang lebih baik.
Baca selengkapnya..Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo menjadi tim bulu tangkis terbaik di instansi vertikal.
Baca selengkapnya..Untuk mempermudah pelaporan kegiatan dan laporan keuangan desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengsosialisasikan aplikasi pelaporan Simda Desa. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Baca selengkapnya..Profil BPKP Gorontalo |
Visi dan Misi |
Struktur Organisasi |
Wilayah Kerja |
Sumber Daya Manusia |
Sejarah |
Tugas dan Fungsi BPKP Gorontalo |
Profil Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo |
Opini BPK atas LKPD |
Rasio Anggaran Belanja |
Desentralisasi Fiskal Provinsi Gorontalo |
Sisa Lebih Penggunaan Anggaran |
Gorontalo Dalam Statistik |
Informasi Bidang/Bagian |
Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP |
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah |
Bidang Akuntan Negara |
Bidang Investigasi |
Bagian Tata Usaha |
Bidang Instansi Pemerintah Pusat |