Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

BPKP Gorontalo Hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo & Penyerahan LHP Keuangan BPK RI

Gorontalo, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Raden Murwantara di dampingi oleh Korwas APD Agung Ragil Pujono mengikuti undangan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-79 dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Jumat (20/5) siang.

Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Sektor Usaha di Provinsi Gorontalo

Masih banyak kejadian tindak pidana korupsi di sektor usaha karena minimnya pengetahuan pelaku usaha akan modus korupsi, kurangnya sistem yang andal dalam mendeteksi celah korupsi, dan tidak takutnya pelaku usaha akan sanksi tindak pidana korupsi. 

RDP Program Pemberantasan Korupsi KPK Bersama Kepala Daerah se Provinsi Gorontalo

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Raden Murwantara di dampingi oleh Dalnis Bidang Investigasi Nanang Sunarko menghadiri Rapat Dengar Pendapat Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022. Kegiatan ini dibuka oleh pejabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer dan diikuti oleh para Kepala Daerah, Ketua DPRD, dan Inspektur se-Provinsi Gorontalo.

BPKP Gorontalo Apresiasi Pemda yang Memperoleh Opini WTP

Gorontalo, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Raden Murwantara di dampingi Korwas APD Agung Ragil Pujono menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango TA 2021.

BPKP Gorontalo Ikut Serta pada RDP Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bersama APH

Gorontalo (18/5) - Bertempat di Aula Titinepo Polda Gorontalo, Kepala Perwakilan didampingi oleh Dalnis Investigasi Nanang Sunarko menghadiri Rapat Dengar Pendapat KPK Bersama APH dalam rangka sinergitas serta Percepatan Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terintergrasi di Provinsi Gorontalo