Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta adalah

KEDUDUKAN

Perwakilan BPKP Berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang  Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.

TUGAS

  1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat sectoral.
  2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum Negara.
  3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dan atau atas permintaan kepala daerah.
  4. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan peraturan    
    perundang-undangan.

FUNGSI

  1. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
  2. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/D dan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD.
  3. Pengawasan terhadap BUMN, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan BUMD atas permintaan pemangku  
    kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah Pusat, sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Evaluasi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan laporan akuntabilitas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, badan-
    badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah atas pemangku kepentingan sesuai dengan
    ketentuan perundang undangan Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi pemantauan dan kegaiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan,
    pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta
    pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau Sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi
    termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau
    Pemerintah Daerah serta akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah.
  5. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan asset negara/daerah.
  6. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern dan tata Kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan 
    program/kebijakan pemerintah yang strategis.
  7. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancara pembangunan, audit dan
    penyesuaian harga audit dan klaim, audit investigative terhadap kasus-kasus pnyimpangan yang terindikasi merugikan keuangan    
    negara/daerah,audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.
  8. Pengorganisasian dan sinergi penyelenggaran pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan pembangunan nasional Bersama
    sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.
  9. Pelaksanaan sosialisasi pembimbingan dan konsultasi penyelenggaraan SPI pada instansi pemerintah pusat, pemda dan badan-badan yang
    didalamnya terdapat kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
  10. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  11. Pembinaan kappabilitas APIP.
  12. Pengelolaan data informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
    Daerah.
  13. Pelaksanaan dan Pelayanan administrasi Perwakilan BPKP.

 


Share