Ringkasan Kinerja

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana tahunan, menjadi acuan dalam pengembangan standar kinerja individu, tolok ukur keberhasilan organisasi dan Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan BPKP Pusat yaitu menjadi Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Good Governance, dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta menetapkan enam tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2020-2024, yaitu:

1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah, yang diukur dengan enam indikator yaitu Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi, Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi, Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah, Nilai penyelamatan keuangan Negara, Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer dan Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah.

2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional, yang diukur dengan tujuh indikator yaitu Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target, Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi, Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target, Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target, Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik dan Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan

3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha, yang diukur dengan lima indikator berupa Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik, Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik, Jumlah BUMD dengan kinerja sehat, Jumlah BLUD dengan kinerja sehat dan Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan.

4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi, yang diukur dengan empat indikator berupa Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti, Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti, Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik dan Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik

5. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU, yang diukur dengan 14 indikator yaitu: Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3, Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3, Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI ≥ Level 3, Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3, Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah, Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai, Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes, Jumlah BUMN dengan MRI ≥ Level 3, Jumlah BUMD dengan MRI ≥ Level 3, Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3, Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern ≥ Level 3 dan Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern ≥ Level 3

6. Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta yang diukur dengan 13 indikator yaitu Nilai Skor Zona Integritas Perwakilan BPKP Ppprovinsi DKI Jakarta, Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi, Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu, Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Skor IKPA Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Persentase SPM yang terbit tepat waktu, Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP, Nilai Pengelolaan BMN Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Nilai SAKIP Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Maturitas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Indeks MR Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dan Indeks Kepuasan Layanan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. 

Secara rinci Renstra Perwakilan BPKP DKI Jakarta Periode 2020-2024, dapat dilihat di sini.

Laporan Kinerja Tahun 2022, sebagai berikut.