Penyampaian LHP Atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah pada Provinsi DKI Jakarta

“Laporan hasil pengawasan semester I Tahun 2013, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, berisi rangkuman informasi secara menyeluruh atas hasil pengawasan dan pembinaan sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara/daerah terhadap satuan kerja kementerian/lembaga (instansi vertikal) dan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” ujar Mohammad Yusup menerangkan kepada Gubuernur Provinsi DKI Jakarta

 

“Laporan ini disajikan secara sistematis dengan mengelompokkan hasil pengawasan BPKP ke dalam empat perspektif, yaitu: 1) akuntabilitas pelaporan keuangan; 2) akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset; 3) akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih; dan 4) akuntabilitas pengawasan atas pelaksanaan program lintas sectoral” lanjut Mohammad Yusup.

 

Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2013 ini adalah sebagai wujud akuntabilitas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, dimana Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta telah turut berupaya dalam peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

 

Jokowi, demikian biasanya Gubernur Provinsi DKI Jakarta disapa, memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas peran BPKP yang selama ini telah dijalankan dalam mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/daerah, khususnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

 

“Saat ini saya memerlukan sekitar 50 tenaga auditor BPKP untuk mengawal  dan mengawasi pelaksanaan dan penyerapan APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, khususnya pada Program/Kegiatan Prioritas yang telah dicanangkan oleh kami. Mumpung masih bulan-bulan segini, supaya kalau ditemukan adanya kendala dan permasalahan, masih bisa ditangani dan dicarikan jalan keluarnya. Nanti kalau sudah akhir-akhir tahun seperti akhir bulan November baru ketahuan, sudah sulit untuk mendorong penyerapan anggarannya”, ujar Jokowi pada kesempatan itu.

 

Merespon permintaan Jokowi tersebut, Kepala Perwakilan BPKP DKI Jakarta dan Inspektur Provinsi Jakarta menyatakan akan segera bersinergi dan segera melaksanakan kegiatan tersebut pada awal bulan September 2013 ini. (MRCB/Humas DKI))