Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dalam sambutannyamenyatakan bahwa usaha pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diawali dengan transparansi APBD DKI Jakarta tahun 2013, yang diantaranya dengan menempelkan poster-poster APBD Tahun 2013 sampai ke tingkat Kelurahan DKI Jakarta dan memberlakukannya sistem e-tiketing, pajak on-line dan seleksi terbuka untuk pimpinan di Kelurahan dan Kecamatan.

Sementara Kepala BPKP Mardiasmo menyampaikan  bahwa BPKP akan membantu melakukan pengawalan terhadap APBDP terutama untuk dinas-dinas yang memiliki anggaran besar, seperti Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Selain itu, BPKP dan KPK akan membantu pengawalan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di atas 100 milyar rupiah, melalui probity audit/advice. Untuk itu,  Inspektorat provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat ikut berperan juga.

Sedangkan Pimpinan KPK yang diwakili oleh Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto menyatakan bahwa koordinasi pada hari ini merupakan koordinasi yang dilakukan oleh orang yang baik dengan program yang baik, dapat menghambat kejahatan  yang semakin sempurna. Selain itu, KPK menawarkan beberapa software yang dapat diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pencegahan korupsi.

Acara ini ditutup dengan diskusi panel, dengan panelis Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Mohammad Yusup dan pejabat KPK dengan moderator dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesempatan ini Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Mohammad Yusup, memaparkan hasil korsupgah tahun 2012 dan lingkup korsupgah 2013 yang penekannanya kepada APBDP 2012, Pendapatan dan Ketahanan pangan.(Humas BPKP DKI Jakarta)