Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Penandatanganan Aturan Perilaku Seluruh Pegawai BPKP DKI Jakarta I

Salah satu Implementasi SPIP dengan dasar Hukum PP Nomor 60 thn 2008 adalah penandatanganan aturan perilaku. Penandatanganan ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan BPKP, sebagai salah satu wujud pelaksanaan  reformasi birokrasi.Reformasi Birokrasi perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seutuh-utuhnya dalam keorganisasian,  tata laksana dan sumber daya manusia yang lebih baik

Wujudkan Good Subsidiary Governance PT. Wika Realty Jalin Kerjasama Dengan BPKP DKI Jakarta I

Komitmen PT. Wijaya Karya Realty, sebagai anak perusahaan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, untuk mewujudkan Good Subsidiary Governance (GSG) berupa meningkatnya reputasi sebagai perusahaan yang terpercaya (Good Corporate Image) dan meningkatnya kinerja (high performance), ditandai dengan penandatanganan MoU dengan Perwakilan BPKP DKI Jakarta I.

Mewujudkan Good Governance melalui Reformasi Birokrasi dan SPIP

BPKP telah melakukan reformasi birokrasi. Sebagai contoh BPKP telah melakukan perampingan struktur organisasi sejak dari tahun 1998, dimana saat itu Perwakilan BPKP dibagi dalam 2 type yaitu A dan B, dengan reformasi birokrasi, kedua type itu sekarang tidak ada, semua perwakilan typenya sama. Contoh lain reformasi birokrasi di BPKP adalah ditiadakannya Deputi pengawasan Perminyakan yang melebur ke Deputi Akuntan Negara dan Deputi Perencanaan yang melebur ke Sesma, demikian kalimat pembuka dari Sekretaris Utama BPKP, Suradji Ak, MM dalam acara sosialisasi Reformasi Birokrasi dengan tema “Mewujudkan Good Governance melalui Reformasi Birokrasi dan SPIP”.

Pelaksanaan Evaluasi Reformasi di Perwakilan BPKP DKI Jakarta I dan II

Senin, 11 April 2011, Satgas Quality Assurance Reformasi Birokrasi BPKP Pusat kembali mengunjungi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I. Kunjungan ini terkait dengan reviu atas kelengkapan dokumen terkait dengan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I dan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta II.