Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kunjungan Direskrimsus Polda Metro Jaya ke Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta

Mengawali Tahun 2016, Kepala Perwakilan BPKP DKI Jakarta, Bonny Anang Dwijanto menerima kunjungan Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Mujiyono  yang didampingi Kasubdit V Korupsi, Komisaris Polisi Ferdi Irawan di Kantor Perwakilan BPKP DKI Jakarta, Jalan Pramuka 33 Jakarta Timur.

Sentuhan Wawasan Kebangsaan dalam Komunikasi Publik

Wawasan Kebangsaan tidak hanya menggunakan akal dan logika tapi juga hati, demikian disampaikan oleh Sekretaris Utama Lemhanas, Komjen Suhardi Alius dalam acara Diskusi Panel  Forum Komunikasi dan Layanan Informasi Publik BPKP Tahun 2015, Rabu, tanggal 2 Desember di Aula Gandhi BPKP Pusat Jalan Pramuka 33 Jakarta. Dalam pemaparannya Komjen Suhardi Alius  mengatakan bahwa Ketahanan Nasional bersumber dari manusia. Sebagai manusia jangan menganggap diri kecil karena setiap manusia mempunyai peranan masing-masing dalam keidupan.

Penandatanganan Kesepakatan Tim Sinergitas di Provinsi DKI Jakarta

Rabu, 25 November , bertempat di Balai Agung, Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat, telah ditandatangani Kesepakatan Tim Sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kejaksaan Tinggi, Kepolisia Daerah, Perwakilan BPKP dan LKPP. Penandatanganan ini dilaksanakan dalam rangka Optimalisasi Penyerapan Anggaran guna meningkatkan Percepatan Pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta

FGD Pengelolaan Komunikasi Publik: Harus sesuai Undang-Undang yang Berlaku

Selasa, 10 November 2015, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Komunikasi Publik BPKP yang diselenggarakan di Perwakilan BP[KP Prpovinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjar Baru.  Kegiatan FGD dilaksanakan tanggal 10-11 November 2015.

Penerapan GCG akan meningkatkan Kinerja dan Nilai Perusahaan

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Gatot Darmasto, selaku Keynote speech Focus Group Discussion (FGD) dengan Topik Penerapan GCG di BUMD di  Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyatakan bahwa penerapan GCG di BUMD dapat mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang ada di BUMD, seperti kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Dengan penerapan GCG maka diharapkan ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Pemda dan terlepas dari masalah-masalah hukum.