FGD Bidang Akuntan Negara, Kolaborasi Formulasikan Strategi APP Pengawasan

Yogyakarta. Selama tiga hari sejak Rabu (27/7), Deputi Akuntan Negara menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta. Mengangkat tema "Kolaborasi Percepatan Pelaksanaan APP Pengawasan Intern Akuntabilitas Badan Usaha", 175 peserta dari Kedirektoratan Deputi Bidang Akuntan Negara dan Perwakilan BPKP berkolaborasi memformulasikan strategi pemenuhan Agenda Prioritas Pengawasan BPKP 2022.

FGD bertujuan untuk meningkatkan kinerja dengan melakukan evaluasi capaian kinerja Kedeputian Bidang Akuntan Negara sampai dengan triwulan II Tahun 2022, update isu-isu terbaru terkait penugasan Bidang Akuntan Negara, serta mendisain dan merumuskan strategi pelaksanaan pengawasan APP akuntabilitas badan usaha. Di samping itu FGD juga dirangkaikan dengan acara Budaya Kerja untuk membangun kebersamaan agar tercipta satu bahasa, satu rasa, satu komitmen dalam menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan kinerja.

Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Adi Gemawan sebagai tuan rumah penyelenggaraan FGD menyambut baik pelaksanaan FGD di Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta. Dalam sambutan selamat datangnya, Adi Gemawan menyatakan bahwa acara-acara BPKP yang diselenggarakan di D.I. Yogyakarta selain memberikan kebanggaan kepada pegawai di perwakilan juga merupakan kontribusi dalam membantu UMKM, memulihkan perekonomian di D.I. Yogyakarta, dan mendukung P3DN.

FGD dibuka langsung oleh Deputi Bidang Akuntan Negara Sally Salamah. Sally menyampaikan bahwa selain telah menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan Bidang Akuntan Negara Triwulan II Tahun 2022 kepada Kepala BPKP, Deputi Akuntan Negara juga telah menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan kepada Menteri BUMN. Hasil pengawasan terdiri dari tujuh segmen dengan nilai yang dikawal sebesar Rp731 triliun. Dari nilai tersebut BPKP telah berkontribusi terhadap efisiensi pengeluaran negara sebesar Rp8,597 triliun. Selain itu, Sally mengingatkan bahwa Kedeputian AN adalah penanggungjawab tema APP Akuntabilitas Kekayaan Negara dan Daerah yang Dipisahkan, BLU dan BLUD. Pembahasan dalam komisi-komisi diharapkan mampu menghasilkan strategi dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam APP, serta berujung kepada strategi agar sasaran dalam Renstra maupun perkin dapat tercapai.

Pada hari ke-2, Kepala BPKP M. Yusuf Ateh berkesempatan memberikan arahan secara virtual kepada seluruh peserta FGD. Yusuf Ateh menyampaikan bahwa BPKP diberikan kepercayaan yang semakin besar dengan pekerjaan yang semakin kompleks sehingga seluruh insan BPKP harus siap mengantisipasinya dengan meningkatkan layanan untuk kepentingan negara. Insan BPKP harus mulai merubah mindset dan pola kerja dengan metode kerja cepat, tepat, akurat, dan berkualitas. Pegawai harus memperkuat kemampuan di bidang masing-masing, memperluas wawasan, dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Yusuf Ateh mengingatkan terkait pengawasan terhadap pangan dan energi harus berfokus pada permasalahan yang menyebabkan inefisiensi dan inefektifitas. BPKP harus membuat prosedur agar Quality Assurance lebih optimal, sehingga pendampingan kepada BUMN/BUMD semakin berkualitas.

(Kominfo BPKP DIY/ros)