Renstra BPKP merupakan acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP dalam penyusunan rencana strategis unit kerja. Mengacu pada Renstra BPKP tahun 2020-2024, rencana kinerja pengawasan Deputi Bidang Akuntan Negara tahun 2021 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah yang menitikberatkan pada peningkatan  kesejahteraan masyarakat melalui  optimalisasi penerimaan negara, peningkatan serta pemerataan pembangunan infrastruktur pendukung, dan kapasitas sumber daya manusia.

 

Hal tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pengawasan Keuangan Negara/Daerah, dan Pembangunan Nasional, termasuk pengawasan atas BUMN/BUMD. Selain itu, dalam mendukung keberhasulan pembangunan proyek strategis nasional, BPKP mendapat tugasuntuk mengawal percepatan proyek strategis nasional sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pada tahun 2021, Deputi Bidang Akuntan Negara telah melaksanakan kegiatan pemantauan pembangunan proyek yang merupakan bagian dari program prioritas nasional. Selain pengawasan PSN, Deputi Bidang Akuntan Negara melaksanakan pengawasan terhadap tata kelola pelaksanaan kegiatan di BUMN, BUMD, BLUD, dan BUMDes. Bentuk pengawasan yang dilaksanakan dapat dikelompokkan dalam bentuk assurance dan cosulting. 

 

Kegiatan assurance meliputi audit bagi hasil migas, audit dengan tujuan tertentu, reviu atas asersi, reviu pengadaan barang dan jasa, asesmen GCG atas BUMN/BUMD/Badan Usaha Lainnya. Kegiatan consulting yang dimaksudkan untuk perbaikan tata kelola BUMN/BUMD/Badan Usaha Lainnya dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, penyusunan dan implementasi sistem informasi akuntansi (SIA), dan pemberian jasa manajemen lainnya. Pengembangan secara terus menerus juga dilaksanakan untuk meningkatkan layanan jasa manajemen yang mencakup Good Corporate Governance, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian/Lembaga, dan korporasi, SIA PDAM, dan SIA BLUD.

 

Selain itu, terjadinya wabah pandemi Covid-19 yang mendunia, membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan di BPKP, termasuk kegiatan pengawasan di Kedeputian Akuntan Negara. Dalam tahun 2021, pengawasan intern atas badan usaha dilakukan dengan berfokus pada pengawalan dan dukungan terhadap upaya yang dilakukan Pemerintah melalui program-program penanganan penanggulangan wabah Covid-19 di bidang kesehatan, perlindungan sosial, perlindungan UMKM dan pembiayaan korporasi agar bisa berjalan secara konsisten dan dilaksanakan dengan optimal. Roda perekonomian  yang sudah mulai berputar kembali dengan dukungan stimulus dan program-program Pemerintah tersebut harus tetap dikawal agar dapat berjalan seiring dengan upaya pencegahan merebaknya kembali wabah Covid-19. 

 

Hasil pengawasan dan pembinaan yang disajikan dalam laporan kinerja ini mencakup hasil yang telah dicapai beserta analisis capaian sasaran program terhadap target Renstra Deputi Bidang Akuntan Negara Periode 2020-2024. Laporan kinerja disusun merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 serta Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Akuntan Negara Tahun 2021. Laporan ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja tahun 2021, analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja.

 

Capaian kinerja ini akan selalu menjadi semangat dan pendorong dalam meningkatkan peran dan fungsi Deputi Bidang Akuntan Negara sesuai rencana strategis periode 2020-2024. Peningkatan kualitas hasil pengawasan senantiasa diupayakan melalui penguatan kompetensi SDM, ketaatan terhadap standar pengawasan, pengembangan implementasi SOP berbasis risiko, peningkatan kapasitas  Information and Communication Technology (ICT) serta pemanfaatan sarana prasarana secara optimal.

 

Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi penyempurnaan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas Deputi Bidang Akuntan Negara yang terus semakin baik ke depannya.

 

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT

 

1. Laporan Kinerja Direktorat D401 (download)

 

2. Laporan Kinerja Direktorat D402 (download)

 

3. Laporan Kinerja Direktorat D403 (download)

 

4. Laporan Kinerja Direktorat D404 (download)

 

5. Laporan Kinerja Direktorat D405 (download)