Perkuat penerapan GRC Korporasi, BPKP Gelar penandatangan Nota Kesepahaman dengan 13 BUMN

 

Jakarta, 17 Desember 2021
 
Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPKP dengan Kementerian BUMN pada 26 Januari 2021 lalu, BPKP bersama dengan 13 BUMN menggelar acara penandatanganan Nota Kesepahaman dengan tujuan mengembangkan manajemen perusahaan, penerapan, dan penguatan GRC di Lingkungan BUMN. 
 
Acara tersebut dilaksanakan secara hybrid, dihadiri secara offline oleh Kepala BPKP, Sekretaris Utama BPKP,  para Deputi BPKP, para Korwas Deputi Akuntan Negara, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN dan Para Direktur dari 13 BUMN. Acara juga disiarkan secara virtual melalui zoom dan dihadiri oleh para kepala Perwakilan BPKP dan para korwas Bidang Akuntan Negara diseluruh Indonesia, serta para Direksi, Dewan komisaris dan kepala SPI 13 BUMN.
 
Dalam sambutannya Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh memyampaikan bahwa posisi BUMN saat ini sangat penting bagi perekonomian Indonesia dan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Oleh karna itu, BUMN perlu didukung dengan kualitas tata kelola, penerapan manajemen risiko dan penyelenggaraan pengendalian internal yang optimal.  
 
Selanjutnya sambutan dari Deputi Keuangan dan Manajemen risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely, dalam sambutanya, bu Nely memyampaikan terimakasih dan menyambut dengan baik atas inisiasi BPKP atas adanya program CIAE. "Saat ini, permasalahan BUMN sudah semakin kompleks, sehingga kami membutuhkan bantuan BPKP untuk terus berkolaborasi dengan BUMN dalam peningkatan skill SPI, Manajamern risiko, dan tentunya pada penguatan tata kelola" ujar ibu Nely. 
 
Acara yang diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini berjalan dengan lancar dan penuh keakraban diantara para peserta pendatangan Nota Kesepahaman.
 
-Humas DAN-