Perkuat Pengawasan APP Tahun 2023, Deputi Akuntan Negara Adakan FGD

Ciater (11/11/2022)- Dalam rangka mencapai target Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahun 2023 diperlukan strategi. Salah satu strateginya adalah dengan menciptakan sebuah inovasi berupa  sistem yang dapat mengintegrasikan Kertas Kerja Pengawasan sampai dengan Pelaporan.

Hal ini disampaikan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah dalam arahannya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Koordinasi Perencanaan Pengawasan APP Tahun 2023 Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Acara yang berlangsung selama 3 hari mulai 11 s.d 13 November 2022 ini, dihadiri oleh Kepala BPKP, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Para Direktur, Auditor Utama serta Koordinator Pengawasan di Lingkungan Kedeputian Bidang Akuntan Negara dengan jumlah peserta sekitar 69 orang.

Mengawali acara, Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan, Heli Restianti, mewakili Indra Khairajaya selaku penanggung jawab FGD, menyampaikan bahwa kegiatan FGD kali ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Rapat Kerja yang sebelumnya dilaksanakan di Bali pada 31 Oktober - 2 November 2022. Pelaksanaan FGD bertujuan untuk mendiskusikan metode dan strategi implementasi pengawasan intern atas sektor infrastruktur dan konektivitas serta mengidentifikasi risiko hukum atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dan sekaligus menetapkan mitigasi risikonya.

Selanjutnya, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah melaporkan progres capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang Akuntan Negara sampai dengan November 2022. Sally juga menyampaikan bahwa terdapat 2 inovasi baru yang akan dikembangkan oleh Deputi Bidang Akuntan Negara, yaitu Sustainability Audit dan Subsidiary Governance.

Beralih ke usulan desain pengawasan, Korwas Badan Usaha Jasa Keuangan dan Jasa Penilai, Octavia Widyastuti, menyampaikan paparannya dimulai dari latar belakang diperlukannya sebuah desain pengawasan, risiko hukum beserta mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi keterjadian risiko dalam pengawasan. Setelah paparan berakhir, terdapat beberapa masukan yang disampaikan Mulyana, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dan Agustina Arumsari, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi. Secara keseluruhan, Kepala BPKP mengapresiasi baik usulan atas desain pengawasan yang telah disampaikan.

Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari memaparkan terkait risiko korupsi di BUMN yang memuat lesson learned dari kejadian korupsi BUMN, dan saran/masukan untuk Deputi Bidang Akuntan Negara sebagai Kedeputian yang bermitra dengan BUMN.

Sebagai penutup, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh memberikan arahan sekaligus mengingatkan pegawai BPKP untuk selalu kembali pada fokus pengawasan, yaitu bagaimana BPKP dapat menyelamatkan kerugian negara. Selanjutnya terkait mitigasi risiko, dapat dimulai dengan mengidentifikasi risiko masing-masing, lalu dibuatkan pedomannya atas masing-masing risiko.

Dengan diselenggarakan FGD ini diharapkan dapat memperkuat semangat untuk terus berinovasi demi keberhasilan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya.  

 

-Humas/DAN-