Kolaborasi Deputi Akuntan Negara dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memperkuat GCG BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah.  Selain itu, BUMD merupakan penggerak perekonomian yang menstimulus meningkatnya pemasukan bagi daerah yang berujung pada kesejahteraan rakyat. Guna menciptakan iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, diperlukan penerapan Good Corporate Governance dalam pengelolaan BUMD.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pengawasan BLU, BLUD, BU Jasa Air, BUMD dan BUM Desa BPKP, Indra Khaira Jaya yang menjadi narasumber dalam memenuhi undangan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan materi mengenai Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan BUMD di Millenium Hotel Sirih Jakarta pada Selasa,13 September 2022. Acara tersebut  dihadiri oleh para auditor yang berada di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
 
Dalam paparannya, Indra menginformasikan kondisi terkini BUMD di Indonesia berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan mapping penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko yang telah di lakukan oleh BPKP serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BUMD. 
 
Selanjutnya, Indra juga menjelaskan bagaimana pentingnya tujuan penerapan GCG pada BUMD sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD serta pentingnya peran APIP untuk melakukan pembinaan dan pegawasan kepada BUMD, melalui kegiatan Consulting dan Assurance.
 
-Humas DAN-