Jakarta (26/4/2022) - Sebagai auditor internal pemerintah, BPKP melaksanakan tugas pengawasan dalam ranah asurans dan konsultatif agar mampu membantu peningkatan kinerja dan mendorong tercapainya sasaran strategis K/L/P/BU/BLU. Tugas ini menuntut Deputi Akuntan Negara untuk mampu menyediakan infrastruktur pengawasan intern atas tata kelola mitra kerja.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah dalam arahannya pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang bertema “Penguatan Infrastruktur Pengawasan Intern atas Tata Kelola Mitra Kerja Tahun 2022” pada 25-28 April 2022 bertempat di Aula Pusdiklatwas, Bogor. Turut hadir dalam acara tersebut, seluruh Direktur di lingkungan Deputi Akuntan Negara, seluruh Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara di seluruh Perwakilan BPKP.

Melanjutkan arahannya, Sally menyatakan bahwa program kerja dan Agenda Prioritas Pengawasan Tahun 2022 menargetkan pencapaian tujuan pengawasan intern di bidang korporasi dan BLU/BLUD. Harapannya agar infrastruktur yang dihasilkan menjadi suatu knowledge yang terus dikembangkan dan disebarluaskan melalui suatu mekanisme yang terstruktur.

Terkait capaian kinerja pengawasan Deputi Akuntan Negara, Sally menuturkan bahwa Pada triwulan I tahun 2022, Deputi Bidang Akuntan Negara telah menyelesaikan 291 penugasan pengawasan dengan nilai Rp313,175 Triliun dan USD5.133 Milyar serta efisiensi/pencegahan pengeluaran negara senilai Rp7,479 Triliun. 

Hadir memberikan sambutan secara Daring, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Dalam arahannya, Ateh menjelaskan betapa pentingnya peran BUMN dalam mendukung keberhasilan program pemerintah. Menteri BUMN memberikan amanat kepada BPKP untuk mengawal program-program pemulihan ekonomi nasional di holding-holding BUMN. “Artinya tantangan yang dihadapi BPKP banyak sekali” lanjut Ateh.

Pada akhir sambutan, Ateh mengingatkan bahwa sebagai auditor Presiden, kita harus mengembangkan pola pikir dengan berfokus pada bagaimana program-program Pemerintah dapat terlaksana dengan baik, efektif, efisien dan akuntabel. “Pengawasan yang dilakukan BPKP hendaklah tidak sekedar ceklis tanpa memahami manfaat dan tujuannya” Ujarnya.

Pada hari pertama acara FGD kali ini juga diisi oleh paparan dari beberapa stake holder Deputi Bidang Akuntan Negara diantaranya dr. Juliana Aritonang, MARS yang merupakan direktur RSUD Cimacan dan dr. Azhar Jaya, SKM, MARS yang merupakan Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Keseharatan RI. Selain itu ada pula paparan dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP Arief Tri Hardianto terkait dengan GIA Corpu. 

Sedangkan pada hari berikutnya acara FGD diisi dengan paparan dan diskusi panel dari kelima Direktorat yang ada di lingkungan Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP serta paparan dari beberapa Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara yang berasal dari perwakilan BPKP.

(Humas DAN)