BULUNGAN - Menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakornaswasin) 2023, Kepala BPKP bersurat kepada seluruh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran). Konsen arahan Presiden adalah perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan kata lain, diperlukan tindakan yang dapat membuat belanja daerah semakin berkualitas. Evran yang akan dilaksanakan, mencakup 5 sektor yamg meliputi Ketahanan Pangan, Penurunan Stunting, Pengentasan Kemiskinan, Pengembangan UMKM, dan Daya Saing Pariwisata. Berdasarkan kondisi tersebut, BPKP diminta melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran dalam kurun waktu September hingga Desember 2023. Evran yang dilaksanakan terfokus pada perbaikan desain perencanaan Pemerintah Daerah (Pemda).

Sehubungan dengan hal tersbut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan melakukan entry meeting Evran di Ruang Bupati Bulungan, Rabu (20/9/2023).

Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam dokumen perencanaannya (RPJMD) memiliki visi yang akan diwujudkan melalui 5 misi, dan 15 program prioritas. Salah satu bentuk upaya pencapaian visi Kabupaten Bulungan adalah dilaksanakannya kegiatan “Mandau Tani”. Kegiatan tersebut merupakan salah satu prioritas terkait ketahanan pangan di Kabupaten Bulungan. Selain itu, terdapat “Mantra” (Mantap dan Terampil), yang dapat dikaitkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Program “Mantra” mencakup pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pembangunan kawasan industri, dan lain-lain hal terkait. Fokus Pemda dititikberatkan pada produktivitas. Misalnya, dalam suatu kegiatan bantuan, Pemda tidak memberikan ikan secara langsung, melainkan memberikan kail untuk menumbuhkan produktivitas.

Selain upaya mendorong ketahanan pangan, upaya pelestarian budaya lokal juga telah dilaksanakan oleh Pemkab Bulungan. Misalnya, dengan ditetapkannya keharusan pemakaian batik untuk seragam kerja yang diproduksi oleh produsen-produsen lokal. Hal ini dapat memicu pertumbuhan UMKM setempat. Bupati Bulungan menyebutkan dalam pertemuan bahwa jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Bulungan tidak kurang dari 8.000 pelaku. Namun demikian, masih dirasakan kurang optimalnya hubungan UMKM dengan institusi pemerintah. Fasilitasi segala keperluan untuk pengembangan UMKM menjadi peran Pemda.

Desa di Kabupaten Bulungan, masing-masing memiliki potensi yang berbeda, tidak terkecuali potensi wisatanya. Potensi tesebut perlu didorong agar kian bertumbuh.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara berusaha membantu Pemerintah Daerah dengan melakukan pengawasan melalui Evran, untuk melihat secara dekat by document maupun klarifikasi secara langsung dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait, dalam rangka pemenuhan pencapaian visi Pemda. Evran akan memberikan baseline perbaikan desain perencanaan Pemda untuk tahun 2024. Pemda Bulungan menyadari pentingnya asistensi penyusunan program untuk mendukung pencapaian target prioritas yang dimiliki daerah.

(Kominfo BPKP Kaltara/Bidang APD)