BPKP Kaltara dan BPPW Kaltara Bahas Penghentian Kontrak Pembangunan PLBN Terpadu Long Midang

TARAKAN - Hari ini, Selasa (24/1/2023), Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Provinsi Kalimantan Utara, Felix Joni Darjoko yang didampingi Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP), Rizal dan jajarannya menerima kunjungan kerja dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Utara, Nuris Wahyudi beserta Satuan Kerja (Satker) pada BPPW Kalimantan Utara.
 
Selain dalam rangka silaturahmi, dalam kegiatan ini juga membahas mengenai penghentian kontrak pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Long Midang, Kabupaten Nunukan. Terdapat permasalahan utama proyek pada akses bahan baku yang terputus dari Malaysia, yang mana menutup perbatasan selama pandemi COVID-19. Sementara itu, akses jalan darat dari pusat Kabupaten Malinau ke lokasi belum terhubung.
 
Penghentian kontrak telah melalui proses ke berbagai pihak dan disetujui oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta telah ditindaklanjuti mengenai kesepakatan penghentian kontrak dengan pihak Penyedia Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
 
Atas penghentian kontrak tersebut, pihak BPPW Kalimantan Utara meminta Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara melakukan reviu untuk menilai kewajaran prosedur dan nilai kontrak yang diklaim oleh pihak penyedia. Menanggapi hal itu, Kaper BPKP Provinsi Kalimantan Utara, Felix Joni Darjoko akan memproses permintaan reviu dengan sebelumnya meminta persetujuan Direktorat yang menangani terkait pekerjaan umum.
 
(Kominfo BPKP Kaltara)