Terkait hal itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen mengawal akuntabilitas penyaluran BLT BBM dan memastikan agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

 

BLT BBM sendiri merupakan program bantuan yang bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat tidak mampu di tengah tingginya harga bahan bakar minyak.

 

Sasaran pengawasan BPKP selain dari sisi tata kelola juga menyasar basis data penerima bantuan yang telah masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Serta ditambah tiga ketepatan: tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

 

Selain itu, pengawasan yang dilakukan BPKP saat ini bertujuan untuk memastikan bahwa BLT-BBM telah disalurkan kepada seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Diantaranya penerima program BLT BBM periode bulan September-Oktober 2022 yang merupakan KPM yang layak mendapatkan bantuan. Tentu dengan melihat kondisi ekonomi, pekerjaan, kondisi rumah, dan bukan ASN/TNI/Polri.

 

Dalam hal ini, pemerintah menggulirkan BLT BBM sebesar Rp150.000,00 per bulan per KPM selama 4 bulan terhitung bulan September sampai dengan Desember 2022 yang disalurkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia (Persero) kepada masing-masing KPM.

 

 

(Kominfo BPKP Kaltara)