Pemprov Kaltara Memperoleh Opini WTP Ke-8 Secara Berturut-turut

TANJUNG SELOR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, Rusdy Sofyan berkesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kaltara dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Senin (23/5).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus itu dihadiri langsung Gubernur Zainal Arifin Paliwang, Anggota VI BPK RI Dr. Pius Lustrilanang, Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Utara beserta jajarannya, Anggota Dewan, Kepala Daerah, serta Kepala OPD di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara. Sebelum penyerahan LHP 2021, terlebih dulu dilakukan penandatanganan berita acara oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua DPRD dan Gubernur Kalimantan Utara.

Albertus mewakili pimpinan dan Anggota Dewan beserta masyarakat Kalimantan Utara menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Utara beserta jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 dengan cermat, cepat dan tepat waktu.

Raihan opini WTP dari BPK kepada Pemprov Kalimantan Utara itu merupakan kali kedelapan berturut-turut. Opini WTP diserahkan oleh Anggota VI BPK RI Dr. Pius Lustrilanang kepada Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan Ketua DPRD Kalimantan Utara Albertus Stefanus Marianus pada rapat paripurna DPRD dengan agenda penyerahan LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 di Tanjung Selor.

Pius Lustrilanang dalam sambutannya menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPD Kaltara tahun anggaran 2021 sudah sesuai standar akuntansi pemerintah dan ketentuan lainnya. Dengan dasar tersebut, maka BPK memberikan opini WTP yang ke-8 kalinya kepada Pemprov Kaltara namun demikian, tentu apa yang telah dilakukan Pemprov Kaltara masih perlu adanya perbaikan. Oleh karena itu, BPK memberikan 36 rekomendasi perbaikan atas LKPD Kaltara tahun anggaran 2021 ini.

Sementara itu, Zainal Arifin menyebutkan capaian opini WTP ini merupakan hasil kerja sama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah membuahkan hasil karena berturut-turut kedelapan kalinya mendapat WTP.

“Saya berterimakasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan utara yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya serta melaksanakan pertanggungjawaban keuangan secara baik sehinga opini ini dapat diperoleh.” Ujar Zainal.

(Kominfo BPKP Kaltara)