Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Kaltara Tahun 2022

TANJUNG SELOR – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama seluruh Pemerintah Daerah  dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di wilayah Kalimantan Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasinkeubang) dengan tema Meningkatkan Peran APIP dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pajak Sarang Burung Walet dan Optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam rangka Pemberdayaan UMKM dan Penggunaan Produk Lokal Kalimantan Utara di Hotel Luminor Tanjung Selor, Rabu (17/5).

Kegiatan ini untuk mengawal program-program daerah, termasuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Sarang Burung Walet serta mengawal program P3DN agar lebih optimal guna mendukung program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta meningkatkan peran APIP. Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan komitmen oleh seluruh kepala daerah dan penandatanganan rencana aksi oleh seluruh APIP.

Dalamsambutannya, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang, menekankan pentingnya penguatan sinergi dan komitmen untuk mengawal percepatan penggunaan produk dalam negeri dan optimalisasi PAD pajak sarang burung walet gunameningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Dalam sinergi tersebut, BPKP dan APIP daerah akan melakukan monitoring mulai dari kebijakan di Pemerintah Daerah terkait P3DN, komitmen pengadaan, proses realisasi belanja, serta memantau permasalahan atau hambatanyang terjadi.

“Belanja pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, belanja pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi” ujar Salamat.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang dalam sambutannya juga menyampaikan terkait Optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)  serta optimalisasi PAD pajak sarang burung walet.

Salah satu tata kelola pemerintahan di Kalimantan Utara yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah tata kelola dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya adalah peningkatan PAD yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara yang berasal dari pajak hasil produksi sarang burung walet yang diibaratkan sebagai Emas Putih. Di pasar domestik harga berkisar Rp10 juta bahkan bisa lebih per kilogramnya. Produksi sarang burung walet ini tergolong tinggi dan terdapat hampir di semua wilayah Kalimantan Utara. Presiden juga meminta agar APIP turut mendukung pengawasanP3DN seperti yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan "Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia" Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan ini menghadirkan narasumber Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Suriansyah; Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak; Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Budi Waluya; perwakilan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan, Fayshal Hakim dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara,Rusdy Sofyan.

 (Kominfo BPKP Kaltara)