BPKP Gorontalo Lakukan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan P3DN

Gorontalo(13/5) Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, 25 Maret 2022 bahwa pimpinan Kementerian/Lembaha/Pemerintah Daerah/BUMN agar bersama-sama mengoptimalkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam belanjanya dan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan mengawasi penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.

Untuk mewujudkan arahan Presiden terkait afirmasi produk dalam negeri, maka perlu adanya kolaborasi seluruh stakeholders antar Kementerian/Lembaga, sebagaimana disampaikan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, “BPKP siap bersinergi dan berkolaborasi dalam (bentuk) pengawasan untuk bisa mendukung tercapainya target Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (melalui) peningkatan TKDN serta penggunaan PDN dan UMKM sesuai yang diminta Presiden,” tegasnya.

Menindaklanjuti arahan Presiden dan Kepala BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo bergerak dengan lamgkah-langkah stretegis sebagai upaya mempercepat dan mengoptimalkan penggunaan TKDN serta wujud peran serta BPKP dalam pengawasan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Pada periode 13 sampai dengan 27 Mei 2022 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo melaksanakan berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis pengisian Aplikasi Sistem Pengawasan P3DN kepada pengelola pengadaan barang/jasa (PBJ) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Gorontalo, baik melalui daring (zoom meeting) maupun luring (langsung pendampingan). Kegiatan ini sebagai langkah awal untuk mengetahui komitmen pemerintah daerah terhadap TKDN dan realisasi yang sedang berjalan serta peran APIP daerah dalam melakukan validasi.

Selanjutnya, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo melakukan monitoring terhadap realisasi belanja, kelembagaan/Tim P3DN Daerah dan kebijakan.