RDP Program Pemberantasan Korupsi KPK Bersama Kepala Daerah se Provinsi Gorontalo

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Raden Murwantara di dampingi oleh Dalnis Bidang Investigasi Nanang Sunarko menghadiri Rapat Dengar Pendapat Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022. Kegiatan ini dibuka oleh pejabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer dan diikuti oleh para Kepala Daerah, Ketua DPRD, dan Inspektur se-Provinsi Gorontalo.

Narasumber dalam kegiatan ini adalah Inspektur Kementerian Dalam Negeri, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Suluttenggomalut, Direktur pada Kementerian ATR/BPN dan Direktur Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah IV dengan moderator Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

Hadir pada kegiatan ini Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, beserta jajaran KPK yang membidangi Korsupgah Wilayah IV menyampaikan penegasan atas komitmen KPK dalam upaya pencegahan di 8 area intervensi dalam kerangka Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD; pengadaan barang dan jasa; perizinan; pengawasan APIP; manajemen ASN; optimalisasi pajak daerah; manajemen aset daerah; dan tata kelola keuangan desa.

Di forum ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berkesempatan menyampaikan materi tentang Implementasi SPIP Terintegrasi Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Program Pembangunan Serta Pencegahan Korupsi di Provinsi Gorontalo. Selain itu, Beliau menjelaskan maturitas SPIP terintegrasi pada Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo dalam aspek mulai dari menyusun perencanaan dan tujuan membangun sistem pengendalian intern serta pencapaian tujuan SPIP yaitu efektifitas dan efisiensi laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Selain itu upaya BPKP dalam pengendalian pencegahan korupsi dan perbaikan tata Kelola Pemerintah Daerah di wilayah Gorontalo dilakukan melalui profiling risiko kecurangan pada 8 bidang MCP  serta memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi pada Pemerintah Desa dan upaya pengendalian melalui kegiatan Fraud Control Plan pada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara KPK Bersama para peserta forum.