Manokwari (02/03/2023)- Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Papua Barat mencapai 30% pada 2022. Prevalensi balita stunting Papua Barat meningkat 3,8 poin dari tahun sebelumnya sebesar 26,2%. Terkait dengan meningkatnya angka prevalensi stunting pada tahun 2022 di Provinsi Papua Barat, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dengan proaktif menjembatani koordinasi antar OPD dalam rangka penyusunan strategi untuk percepatan penurunan stunting pada Provinsi Papua Barat. Perwujudan dari peran mediasi tersebut adalah kehadiran Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dalam acara Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2023 di Swiss Belhotel Manokwari.

Pada kesempatan ini, Kepala Perwakilan yang diwakili oleh Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat, Muh. Irwandi, memaparkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat terkait hasil monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua Barat.

Dirinya menekankan kepada langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh dalam berbagai dimensi sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2021 terkait data, operasional dan manajerial. Tidak lupa, ia menambahkan perlunya komitmen Kepala Daerah dalam rangka memprioritaskan perencanaan dan penganggaran penanganan stunting.

“Perlu disusun petunjuk teknis untuk optimalisasi penanganan stunting serta memudahkan koordinasi antar OPD terkait.” ujar Irwandi

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Republik Indonesia, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat serta perwakilan dari Kabupaten Sorong dan Maybrat.

(Kominfo BPKP Pabar)