BPKP Pabar Dorong Pemkab Sorong Capai SPIP Terintegrasi

Aimas (17/02/2022)- Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Oleh karena itu, pengawasan tata kelola desa perlu dioptimalkan. Pengawasan mencakup aspek tata kelola aset, pertanggungjawaban keuangan hingga kualitas belanja.

Beberapa desa pada Kabupaten Sorong nantinya akan dipilih untuk dijadikan sample dengan harapan hasil pengawasan menunjukkan tata kelola yang baik sehingga dapat menjadi desa unggulan. Oleh karena itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Zainuri mendorong Pemerintah Kabupaten Sorong untuk dapat mewujudkan pengelolaan desa yang lebih baik. Ini diungkapkan Zainuri saat melakukan kunjungan kerja ke Rumah Jabatan Bupati Sorong.

Kemudian, Zainuri menyampaikan pesan pemerintah terkait dengan pemberdayaan potensi partisipasi badan usaha baik milik daerah maupun swasta yang ada di daerah untuk mendukung proses pembangunan. Badan usaha milik swasta dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pembiayaan program/kegiatan yang nantinya akan ada imbalan dalam bentuk pembagian hasil dengan pemerintah daerah. Dengan ini, pemerintah berharap para pengusaha turut andil dalam pembangunan. 

“Salah satunya jika pada daerah tersebut terdapat badan usaha baik swasta maupun BUMD dapat didorong untuk membantu membiayai program/kegiatan melalui mekanisme KPBU. Semoga saja di sini ada. Jadi, Pemerintah mengharapkan tidak semua pembiayaan kegiatan pembangunan harus dibebankan kepada APBN atau APBD tapi juga perlu mendorong pengusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan” kata Zainuri.

Perlu diketahui, Kabupaten Sorong telah meraih Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP level 3 pada tahun 2020 lalu, namun BPKP tetap terus mendorong Kabupaten Sorong untuk dapat mencapai SPIP Terintegrasi level 3.

Lebih lanjut, Zainuri mengatakan BPKP menjadi mitra pemerintah daerah (pemda) dalam rangka mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Dengan peran tersebut, BPKP telah menyiapkan aplikasi yaitu Simda untuk membantu pemda dalam menjaga akuntabilitas. Namun, kini seiring perkembangan zaman ada peralihan dengan menggunakan Financial Management Information System (FMIS).

Di akhir pertemuan, Bupati Sorong Johny Kamuru berterima kasih atas pendampingan dan saran yang diberikan BPKP selama ini sehingga Kabupaten Sorong dapat meraih penghargaan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP level 3. Ia pun terus berkomitmen dengan mengajak pimpinan OPD mewujudkan Kabupaten Sorong menjadi lebih baik lagi.

Pada pertemuan ini juga dihadiri Inspektur Kabupaten Sorong Ari Wijayanti dan Korwas Bidang APD Martinus Tanopa.

(Kominfo BPKP Pabar)