Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan entry meetingkegiatan pengawasan terkait Pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Identifikasi Area of Improvement, Evaluasi Pembiayaan Daerah dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi Maluku Utara.Kegiatan ini dipimpin oleh Koordinator Pengawasan Bidang APD Albertus Mugi Susanto didampingi dengan Tim yang akan melakukan pengawasan ketiga topik tersebut. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara ini disambut baik oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Sri Hatari, dengan didampingi oleh Inspektur Pembantu Wilayah II, Kepala Dinas PUPR dan wakil dari beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang terkait dengan obyek pengawasan tersebut. Acara ini berlangsung di Gedung Chrisant Lantai II Ternate pada hari Senin, 22 Mei 2023.

Pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN, dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Intruksi Presiden No.2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan P3DN dan Produk UMKK dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dimana BPKP berperan mengawasi pelaksanaan percepatan P3DN, dengan mengukur tingkat kepatuhan program P3DN yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan mengambil sampel pelaksanaan kontrak pada Dinas PUPR.

Evaluasi pembiayaan daerah Provinsi Maluku Utara dilakukan BPKP untuk menilai akuntabilitas pembiayaan daerah, dengan fokus pada penerimaan pembiayaan daerah ataupun pengeluaran pembiayaan daerah serta untuk menilai efektivitas pemanfaatan hasil dari pembiayaan daerah.

Evaluasi pengendalian inflasi daerah dilakukan BPKP untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah telah berjalan dengan efektif. Ruang lingkup pengawasan pengendalian inflasi mencakup pelaksanaan strategi 4K pengendalian inflasi daerah dan pelaksanaan intervensi pemerintah daerah terhadap kelompok pengeluaran yang menjadi kontributor utama inflasi daerah.

Diharapkan dengan kegiatan ini, pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan baik dengan adanya kesepakatan pemahaman yang dibicarakan bersama sehingga data-data pengawasan dapat segera dilengkapi dan dapat memberikan simpulan hasil pengawasan yang obyektif. Dalam kesempatan ini juga telah disampaikan hasil laporan pengawasan evaluasi perencanaan dan penganggaran sektor pariwisata, sektor ketahanan pangan dan sektor pengentasan kemiskinan Provinsi Maluku Utara yang telah dilaksanakan pada triwulan I.

(Kominfo BPKP Malut/Mugi)