BPKP Malut Sosialisasikan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PUPR Maluku Utara

Dalam rangka penguatan pengawasan dalam pengendalian gratifikasi, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menjadi narasumber dalam Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Percepatan Serah Terima Aset Perumahan Provinsi Maluku Utara.  Adapun yang menjadi Narasumber pada kesempatan ini yaitu Koordinator Pengawasan Bidang P3A Edy Pramono. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, Kementerian PUPR di Aula Hotel Jati, Ternate, Maluku Utara pada Selasa siang (1/11/2022).

Peserta sosialisasi ini dihadiri oleh Perwakilan dari Universitas Khairun Maluku Utara, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, serta Dinas Perumahan dan Permukiman di seluruh Provinsi Maluku Utara. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk menanamkan integritas kepada seluruh peserta sosialisasi untuk dapat mengendalikan penerimaan gratifikasi sehingga dapat terciptanya lingkungan kerja instansi/organisasi yang berintegritas.

Dalam kesempatan ini, Edy Pramono menyampaikan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara, kita harus menghindari dan menolak tindakan gratifikasi baik itu tindakan yang berupa pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Lanjutnya, Edy menyampaikan bahwa gratifikasi ini dapat terjadi dengan teman, keluarga, mitra kerja yang memiliki benturan kepentingan. Edy menambahkan bahwa dikatakan pemberian gratifikasi jika seseorang tersebut memberikan kepada ASN berupa uang atau hadiah dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,- dalam 1 (satu) tahun. Di akhir sosialisasi ini, Edy mengingatkan kepada seluruh peserta untuk dapat menolak dan melaporkan kepada pengendali gratifikasi di instansi tempat mereka bekerja atau melaporkan ke KPK.

Harapannya dengan diselenggarakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, para peserta sosialisasi dapat meningkatkan integritas dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel.

(Kominfo BPKP Malut/April)