BPKP Malut Bantu Benahi Manajemen Risiko Provinsi Malut

SOFIFI (26/10/2022) - Dalam rangka peningkatan efektivitas Manajemen Risiko, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara melalui Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara. Bimtek Manajemen Risiko ini bertujuan untuk transfer knowledge terkait pengelolaan risiko dan meningkatkan kompetensi SDM dalam hal pengelolaan risiko, khususnya penyusunan Risk Register melalui identifikasi risiko dan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) bagi seluruh pegawai di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara.

Kegiatan Bimtek dilakukan selama 2 hari kerja, mulai tanggal 26 sampai dengan 27 Oktober 2022, bertempat di Ruang Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara. Adapun tim Bidang APD yang menjadi narasumber yaitu, Dwito Santoso dan Rizal Arya Setyawan.

Acara ini dibuka oleh Iswan Idrus selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara. Dalam arahannya saat pembukaan, Iswan Idrus menyampaikan terima kasih kepada para narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara karena telah memberikan Bimtek tersebut. Lanjutnya, Iswan Idrus menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi para pegawai di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara terkait Manajemen Risiko dan sebagai salah satu strategi dalam mendukung pencapaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) Level 3 dan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Level 3 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara di tahun 2022 ini.

Dalam paparannya, para narasumber menjelaskan materi terkait Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, tata cara pengisian dokumen Manajemen Risiko, dan pemberian saran perbaikan.

Harapannya dengan diselenggarakan Bimtek Manajemen Risiko tersebut, para pegawai di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara dapat mengimplementasikan Manajemen Risiko sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dan dikomunikasikan.

(Kominfo BPKP Malut/Rizal Arya)