BPKP Maluku Utara Dukung Penguatan Sistem Kesehatan Nasional

Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa Sistem Kesehatan Nasional yang selama ini dilakukan belum berjalan dengan optimal atau masih lemah untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang terjadi dan belum mampu merespon permasalahan kronis pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, SKN perlu direformasi agar lebih siap merespons bencana atau krisis kesehatan yang tidak diduga.

Salah satu permasalahan utama dalam Sistem Kesehatan Nasional adalah tenaga kesehatan karena masih kurangnya produksi beberapa jenis tenaga kesehatan dan belum meratanya distribusi tenaga kesehatan di seluruh wilayah maupun di tingkat fasilitas kesehatan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPKP mengupayakan integrasi tersebut dapat terwujud antara lain dengan menyelenggarakan kegiatan profiling risiko kecurangan terkait Reformasi Sistem Kesehatan Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan, sehingga dapat memperkuat sistem dalam menghadapi tantangan dan mengelola ketahanan sistem kesehatan.

Kamis (11/08/2022), bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Ternate di Ternate, dan Rabu (24/08/2022), bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan di Soasio, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara melakukan kegiatan Profiling Risiko Kecurangan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang signifikan terkait Kualitas Kesehatan dan Redistribusi Tenaga Kesehatan.

Kegiatan ini berupa FGD yang difasilitasi oleh Charles Pareambo dan dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kota Ternate Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, Perwakilan Puskesmas di daerah Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan, dan Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan. Dalam kegiatan ini, Her Notoraharjo selaku Korwas Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menyampaikan langkah awal dalam mitigasi risiko kecurangan yaitu dengan menyusun rencana mitigasi risiko. Mitigasi ini dibuat setelah ada komitmen dari pimpinan dalam pencegahan korupsi. Mitigasi berisi rencana pengendalian risiko, strategi pengendalian korupsi yang meliputi cegah tangkal deteksi dan respon, pemantauan dan pelaporan.

Diharapkan setelah dilakukan identifikasi dan analisis risiko atas Kegiatan Reformasi Sistem Kesehatan Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan dapat mendukung penguatan Sistem Kesehatan Nasional

(Kominfo BPKP Malut/Rendy/Charles)