BPKP Malut Dukung Pencanangan ZI Menuju WBK/WBBM Korem 152/Baabullah

Di Aula Kantor Korem 152/Baabullah Provinsi Maluku Utara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara diwakili Kepala Bagian Umum Zulkifli menghadiri acara Penandatanganan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan oleh Komando Resor Militer 152/Baabullah.

Pencanangan ini bertujuan agar Jajaran TNI AD di Wilayah Provinsi Maluku Utara dapat mencegah KKN dalam mengayomi masyarakat dan mewujudkan pelayanan optimal kepada masyarakat sehingga bisa meraih predikat WBK dan WBBM di tahun 2022. Turut hadir dalam acara ini, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Irwasda Polda Maluku Utara, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Wakil dari Ketua Ombudsman Maluku Utara, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku Utara, Kepala KPPN Ternate, Rektor Unkhair Ternate, dan Para Prajurit di Lingkungan Korem 152/Baabullah Provinsi Maluku Utara.

Dalam sambutannya, Komandan Korem 152/Baabullah Brigjen TNI Novi Rubadi Sugito, S.I.P., M.Si. menuturkan bahwa seluruh jajaran TNI AD telah berkomitmen melaksanakan kegiatan ZI menuju WBK/WBBM sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Lanjutnya, Komandan Korem 152/Baabullah menambahkan bahwa pencanangan zona integritas merupakan bagian upaya untuk membangun sebuah birokrasi yang bebas dari korupsi dan juga memberikan pelayanan yang optimal. Komandan Korem berharap bahwa instansi saling berkolaborasi dengan maksimal mewujudkan WBK/WBBM pada instansi masing-masing untuk membantu mendorong kemajuan daerah Provinsi Maluku Utara.

Acara ini diakhiri dengan Penandatanganan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM diawali oleh Komandan Korem 152/Baabullah Brigjen TNI Novi Rubadi Sugito, S.I.P., M.Si. dan disaksikan oleh Wakil dari Ketua Ombudsman Provinsi Maluku Utara, Kepala Bagian Umum Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, dan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara diwakili Kepala Bagian Umum Zulkifli menyampaikan bahwa BPKP juga telah berkomitmen dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara dan pelayanan terbaik demi terwujudnya tatanan reformasi birokrasi yang maju.

(Kominfo BPKP Malut/April)