BPKP Malut Ajak Pemdes di Kota Tikep Jaga Akuntabilitas Dana Desa

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, pada pagi ini (23/07/2022) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2022. Workshop ini diselnggarakan di Balai Desa Balbar, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan. Narasumber kegiatan ini yaitu Anggota Komite IV DPD RI Ikbal Hi Djabid, Koordinator Fasilitasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kementerian Desa PDTT Andrey Ikhsan Lubis, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara Adnan Wimbyarto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto. Peserta Workshop pada kesempatan ini yaitu seluruh Kepala Desa dan Bendahara Desa di Kota Tidore Kepulauan. 
 
Workshop ini dibuka oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim. Dalam sambutannya Wali Kota Tikep menyampaikan apresiasi kepada BPKP atas terselenggaranya kegiatan ini. Ali menyampaikan bahwa Pemkot Tikep menginginkan para pemerintah Desa bisa mengikuti kegiatan secara baik agar dapat memahami dan tidak ada lagi penyimpangan dana desa. Wali Kota Tikep menambahkan bahwa Desa kunci utama kesejahteraan masyarakat sehingga pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara baik. lanjutnya Pemerintah Desa juga diharapkan untuk dapat melakukan program pengembangan secara mandiri seperti padat karya, BUMDes, dsb. 
 
Pada kesempatan ini Anggota Komite IV DPD RI Ikbal Hi Djabid menyampaikan bahwa Desa merupakan unsur terpenting dalam kesejahteraan masyarakatnya sehingga pengelolaan dana desa yang baik sangat diperlukan. Ikbal menghimbau agar seluruh aparat desa tidak ada yang melakukan penyimpangan. Ikbal juga meminta apabila ada permasalah desa dapat berdiskusi terlebih dahulu dengan DPD agar aspirasi tersebut dapat tersampaikam ke Pemerintah Pusat.
Sementara Koordinator Fasilitasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kementerian Desa PDTT Andrey Ikhsan Lubis menyampaikan bahwa Kehadiran Pemerintah Desa sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat sehingga dihimbau untuk seluruh perangkat desa untuk lebih berhati-hati menggunakan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan. Andrey menambahkan bahwa hadirnya dana desa dapat mendongkrak pendapatan asli desa sehingga harus dikelola dengan baik. Andrey berharap bahwa Pemerintah Desa dapat menghasilkan pendapatan tambahan melalui padat karya maupun BUMDES. 
Sedangkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara Adnan Wimbyarto, DJPb berperan untuk monitoring dan evaluasi proses penyaluran dana desa.  Adnan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Tikep karena Kota Tidore Kepulauan menjadi Pemkot penyalur Dana Desa tercepat di Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya,  DJPb juga menghimbau kepada seluruh Pemerintah Desa untuk dapat menggunakan dana desa sebaik-baiknya agar APBN dapat bermanfaat sebagaimana mestinya agar masyarakat sejahtera. 
 
Sementara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto menyampaikan bahwa kehadiran BPKP di Maluku Utara salah satunya untuk mengawal penyaluran dan penggunaan dana desa sehingga akuntabilitas penggunaan dana desa terjaga. Edy menghimbau kepada seluruh Pemerintah Desa untuk dapat mencatat aset desa dan mempergunakan aset desa sesuai dengan kebutuhan. Edy berharap bahwa Pemerintah Desa dapat mengelola dana desa secara baik sehingga tidak ada penyimpangan. BPKP juga mengajak seluruh Pemerintah Daerah untuk dapat berkolaborasi dengan instansi pusat dan daerah terkait dana desa ini. 
 
(Kominfo BPKP Malut/April)