BPKP Malut Pandu Susun Kebijakan Pengendalian Anti Korupsi Di Inspektorat Tikep

Kecurangan dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan aset dan pelaporan curang serta berbagai bentuk penyimpangan yang merugikan negara merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan yang segera dan terintegrasi. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPKP mengupayakan integrasi tersebut dapat terwujud antara lain dengan menyelenggarakan kegiatan konsultansi pengendalian kecurangan.

Selasa (28/06/2022), bertempat di Kantor Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan di Soasio, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara melakukan kegiatan Konsultansi Pengendalian Kecurangan dalam Penyusunan Kebijakan Anti Fraud. Kegiatan ini berupa FGD yang difasilitasi oleh Dedy Rahman dan dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan Abdullah Nurdin, Inspektur Pembantu Investigasi Sakina Usman, Inspektur Pembantu I Mansur Ismail, Inspektur Pembantu II Mansur Umar, dan Inspektur Pembantu III Siti Fatimah Ismail, beserta auditor Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Dalam kegiatan ini, Her Notoraharjo selaku pengendali mutu kegiatan dan Korwas Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menyampaikan langkah awal dalam pengendalian korupsi yaitu dengan menyusun kebijakan anti kecurangan/korupsi. Kebijakan ini dibuat setelah ada komitmen dari pimpinan dalam pengendalian korupsi. Kebijakan anti korupsi berisi struktur pengendalian korupsi, strategi pengendalian korupsi yang meliputi cegah tangkal, deteksi dan respon, pemantauan dan pelaporan.

(Kominfo BPKP Malut/Rendy)