Rendahnya kapasitas fiskal di daerah menggambarkan ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi dan rendahnya penerimaan PAD. Pemerintah daerah harus jeli dan berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan makro ekonomi dan fiskal Indonesia bahwa Pemerintah Daerah diharapkan mampu menutupi fiscal gap dalam pembiayaan belanja daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate sampai dengan Triwulan II baru terealisasi sebesar 36,94 % (Berita Malut Pos 1 Juli 2022).

Dalam rangka membantu Pemerintah Kota Ternate meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menurunkan tim bidang APD untuk melakukan Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Ternate  yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 24 Juni 2022. Tim melakukan pengujian terkait dengan potensi penerimaan PAD di Kota Ternate antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah. Tim BPKP juga memberikan saran rekomendasi terkait dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Ternate.

Pemerintah Kota Ternate berharap dengan hadirnya Tim Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, dapat membantu dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari pajak daerah, dan berharap kerja sama dalam peningkatan PAD Kota Ternate dapat berlanjut, sehingga tingkat kemandirian fiskal Kota Ternate bisa meningkat.

(Kominfo BPKP Malut/Hafis)