Sinergi BPKP dan DPRD Maluku Utara Ciptakan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Tujuan kunjungan ini yaitu untuk bersilaturahmi sekaligus berkonsultasi terkait tugas-tugas dewan dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan oleh DPRD. Selain itu, Ishak menyampaikan bahwa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD Provinsi Maluku Utara ingin mewujudkan akuntabilitas peyelenggaraan pemerintah daerah, baik itu dalam pembangunan maupun keuangan daerah. Maka dari itu, Ishak meminta saran kepada BPKP terkait strategi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ishak juga meminta saran kepada BPKP terkait pencegahan kerugian daerah di Daerah Maluku Utara.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menyampaikan bahwa untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel diperlukan komitmen para pimpinan daerah. Selain itu seluruh Pimpinan Daerah dan seluruh SKPD perlu dibekali dengan Pendidikan Anti Korupsi dan Penandatanganan Pakta Integritas. Tidak hanya itu, untuk mencegah praktik KKN, perlu adanya evaluasi agar diketahui penyelenggaraan pemerintah tersebut sudah berjalan sesuai regulasi atau belum.