Kolaborasi BPKP dan BPJS Kesehatan Tingkatkan Jaminan Sosial di Maluku Utara

Kesehatan merupakan unsur terpenting dalam jasmani oleh sebab itu setiap masyarakat dihimbau untuk memiliki jaminan kesehatan, salah satunya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam rangka koordinasi penjaminan kesehatan di Wilayah Maluku Utara, pada Rabu siang (29/06/2022) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menerima kunjungan dari Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) Medianti Ellya Permatasari. Kedatangan Ellya didampingi oleh Asisten Deputi Suluttenggomalut Arif, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ternate Rinaldi Wibisono, dan dua staff. Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menyambut secara langsung didampingi oleh Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang IPP Daniel, Korwas Bidang AN Deny Ermawan, Korwas Bidang Investigasi Her Notoraharjo, Korwas Bidang P3A Edy Pramono, dan PFA Andreanov.

Koordinasi ini berlangsung di ruang Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Pada awal perbincangan, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Suluttenggomalut Medianti Ellya Permatasari memperkenalkan dirinya beserta rombongan dan menyampaikan maksud dan tujuannya untuk berkoordinasi terkait rendahnya kesadaran masyarakat di Maluku Utara dalam penjaminan kesehatannya. Lanjutnya, Elly meminta kepada BPKP untuk dapat membantu mendorong para Pimpinan Daerah di Maluku Utara dalam peningkatan jaminan kesehatan untuk masyarakat di Maluku Utara. Selain itu, Elly juga meminta kepada BPKP untuk memberikan atensi kepada Pimpinan Daerah terkait kesadaran kewajiban membayar iuran jaminan sosial masyarakat secara tepat waktu sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan secara akuntabel.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto menyampaikan bahwa BPKP akan selalu siap memberikan pendampingan kepada BPJS untuk mendorong Kepala Daerah di wilayah provinsi Maluku Utara terkait peningkatan jaminan kesehatan di Maluku Utara.

(Kominfo BPKP Malut/April)