BPKP Kawal Optimalisasi PAD Kota Tikep

Rendahnya kapasitas fiskal di daerah menggambarkan ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi dan rendahnya penerimaan PAD. Pemerintah daerah harus jeli dan berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan makro ekonomi dan fiskal Indonesia bahwa Pemerintah Daerah diharapkan mampu menutupi fiscal gap dalam pembiayaan belanja daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal.

Oleh karena itu, dalam rangka membantu Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menurunkan tim bidang APD untuk melakukan Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tidore Kepulauan yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 20 Juni 2022. Tim melakukan pengujian terkait dengan potensi penerimaan PAD di Kota Tidore Kepulauan antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah. Tim BPKP juga memberikan saran/ rekomendasi terkait dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Tidore Kepulauan yang terkenal dengan keindahan alam, pantai dan wisata sejarahnya.

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap dengan hadirnya Tim Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, dapat membantu dalam peningkatan  Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari pajak daerah, dan berharap kerja sama dalam peningkatan PAD Kota Tidore Kepulauan dapat berlanjut, sehingga tingkat kemandirian fiskal Kota Tidore Kepulauan bisa meningkat.

(Kominfo BPKP Malut/Dimas)