BPKP Malut Perkenalkan Peran BPKP Dalam Pengawalan KPBU di Musrenbang RKPD

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara bersama Rektor Universitas Khairun Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bappenas RI Dr. Velix Vernando Wanggai menjadi narasumber dalam acara Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 pada Rabu siang (20/04/2022). Acara Musrenbang ini dibuka oleh Gubernur Maluku Utara K.H. Abdul Ghani Kasuba, LC. Musrebang kali ini mengusung tema "Mengakselerasi Transformasi Struktural Untuk Kemandirian dan Daya Saing." Kegiatan tersebut diselengarakan di Ballroom Gamalama, Hotel Bella Ternate dan dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara secara virtual, Forkopimda Provinsi Maluku Utara, Pimpinan Instansi Vertikal di Maluku Utara, Tim Bappenas RI, Wali Kota/Bupati Se- Maluku Utara atau yang mewakili, dan para Kepala OPD Se-Maluku Utara.

Dalam pembukaannya Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, Lc menyampaikan 7 (tujuh) prioritas pembangunan di Maluku Utara, yaitu:

  1. Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia;
  2. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung ekonomi;
  3. Peningkatan keterpaduan dan kualitas pengembangan wilayah;
  4. Pemajuan kebudayaan dan penguatan harmoni sosial;
  5. Peningkatan kemandirian dan daya saing ekonomi;
  6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
  7. Penguatan transformasi birokrasi dan inovasi pemerintahan daerah.

Narasumber dari Bappenas RI Velix Vernando Wanggai menjelaskan Rekomendasi Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara, yaitu :

  1. Pengembangan rantai nilai komoditas unggulan wilayah (perkebunan kelapa, pala, cengkeh, perikanan tangkap, dan budidaya) sektor pariwisata serta peningkatan kapasitas SDM
  2. Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah yang didukung pembangunan infrastruktur
  3. Optimalisasi kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan dasar
  4. Optimalisasi Pengembangan Kawasan Industri
  5. Percepatan finalisasi Pengembangan Kota Sofifi
  6. Penguatan mitigasi bencana dan ketahanan pangan
  7. Peningkatan tata kelola pemerintah daerah.

Sementara Rektor Universitas Khairun Dr. M. Ridha Ajam menyampaikan kondisi pendidikan Maluku Utara yang perlu dilakukan peningkatan kualitas mutu SDM agar para Siswa mempunyai semangat dan motivasi belajar yang lebih. Selain itu perlu adanya pengembangan pendidikan vokasi dengan menambahkan jurusan teknologi informasi agar siswa dapat mengikuti perkembangan zaman.

Sementara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto menyampaikan Peran BPKP dalam Pengawasan Optimalisasi Pemanfaatan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).  BPKP Maluku Utara pada bulan Maret yang lalu telah memberikan rekomendasi terkait Pengawasan Optimalisasi Pemanfaatan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara. KPBU ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mempersiapkan pembangunan Kota Sofifi.

 

(Kominfo BPKP Malut/April)