BPKP Mengawal Pencapaian PAD Dari Pendapatan Sewa Alat Berat

Pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 
Indikator Daerah dikatakan Mandiri adalah ketika Daerah memiliki kemampuan keuangan  untuk mendanai belanja daerahnya, sehingga perlu dilakukan pengawalan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu PAD berasal dari pendapatan daerah sewa alat berat. Namun apa jadinya jika penerimaan tersebut tidak disetorkan ke kas negara atau daerah, tetapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan?
 
Pada Rabu (8/2), tim BPKP turun untuk memastikan penerimaan negara dari Pendapatan Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dengan melakukan Audit PKKN sesuai permintaan Penyidik, karena diduga terdapat penyalahgunaan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.
 
Kerugian Keuangan Negara/Daerah tidak hanya sebatas pengeluaran negara yang tidak sesuai dengan Prestasi yang diperoleh, namun juga apabila terdapat pendapatan yang seharusnya diterima oleh Negara/Daerah tetapi tidak disetorkan oleh pihak terkait sesuai nilai yang seharusnya disetorkannya.
Dengan adanya Audit dari BPKP ini, diharapkan Kerugian Keuangan Negara yang ada dapat dipulihkan, sehingga tidak menganggu program kerja daerah yang telah direncanakan khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

(Kominfo BPKP Malut/Charles)