BPKP Malut Lakukan Audit Keuangan Program Pamsimas III di Provinsi Maluku Utara

Program Pamsimas III yang telah dilaksanakan pada tahun 2016-2021 merupakan kelanjutan dari Program Pamsimas I dan II (tahun 2008-2015). Program Pamsimas III adalah instrumen pelaksanaan dua agenda nasional yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) 100% akses air minum dan 100% sanitasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Melalui program ini, diharap dapat meningkatkan akses warga/masyarakat yang kurang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan yang sebelumnya tidak mendapatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target akses air minum dan sanitasi pada tahun 2019 di sektor air minum dan sanitasi,Program Pamsimas III terdiri dari lima komponen program, yaitu: (1) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Daerah dan Desa, (2) Peningkatan Perilaku dan Layanan Hidup Bersih dan Sehat melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), (3) Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi, (4) Hibah Insentif, dan (5) Dukungan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program.

Dalam rangka memastikan bahwa pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diberikan pemerintah pada Program Pamsimas III telah efisien dan efektif, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan audit dukungan atas laporan keuangan Program Pamsimas Tahun Anggaran 2021. Kegiatan ini berlangsung pada bulan Maret 2022, dan audit dilakukan  pada pengelolaan Pamsimas Tingkat Provinsi Maluku Utara dan pengelolaan Pamsimas Tingkat Kabupaten. Pada tingkat Kabupaten, audit dilakukan pada Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara dengan uji petik 6 (enam) desadari Kabupaten Halmahera Barat dan 5 (lima) desa dari Kabupaten Halmahera Utara.

Dengan dilaksanakannya pengawasan ini diharapkan BPKP dapat mendukung keberhasilan program melalui rekomendasi yang diberikan. Selain itu, dengan adanya pengawasan diharapkan dapat mendorong program Pamsimas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Kominfo BPKP Malut/Rian Adi Negoro)