BPKP Malut : Pentingnya Manajemen Risiko Dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah

Pada Siang ini (29/03/2022) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Kick Off Meeting Koordinasi dan Supervisi Sektor Pertambangan pada Tujuh Provinsi. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari acara Rapat Teknis Koordinasi dan Supervisi Sektor Pertambangan Pada Tujuh Provinsi pada Senin siang (28/03/2022). Acara ini diselenggarakan di Ballroom Gamalama Hotel Grand Daffam Ternate dan dihadiri olehSekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Syamsudin Abdul Kadir, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Deputi Bidang  Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Edi Mulia, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto, Kakanwil Bea Cukai Maluku, Perwakilan dari Kanwil DJKN Suluttenggomalut, Kepala KPP Pratama Ternate, Pemerintah Daerah Bali, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan dari Kementerian terkait. Acara ini dibuka oleh Gubernur Maluku Utara K.H. Abdul Ghani Kasuba, LC.

Pada kesempatan ini Pimpinan KPK Nurul Ghufron menyampaikan bahwa di wilayah Indonesia Timur khususnya di Provinsi Maluku Utara memiliki banyak sekali Pertambangan. Namun dalam hal ini beberapa Pertambangan di wilayah Indonesia Timur belum memiliki surat izin usaha, hal ini harus ditindak tegas. Perizinan usaha merupakan salah satu faktor tata kelola Pemerintah daerah yang baik. Untuk memperbaiki tata kelola tersebut perlu adanya komitmen pimpinan daerah dan sinergi antara APIP Daerah, APH, BPKP. Tak hanyaperizinan pertambangan, kita perlu mencegah tindak pidana korupsi di daerah.

Sementara Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Deputi Bidang  Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Edi Mulia  menyampaikan bahwa BPKP Maluku Utara mendukung sepenuhnya peningkatan tata kelola yang baik bagi Pemerintah Daerah. Untuk itu para APIP dihimbau untuk selalu mengingatkan kepada Pimpinan Pemerintah Daerah untuk selalu mengikuti aturan yang telah berlaku agar bisa menciptakan tata kelola yang baik. Selain itu pentingnya Manajemen Risiko yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah.

(Kominfo Bpkp Malut/April)