BPKP Malut Turut Mengawal Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dan Manajemen Risiko

Bertempat di Aula Melati, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara mengikuti Rapat Teknis Koordinasi dan Supervisi Sektor Pertambangan Pada Tujuh Provinsi pada Siang ini (28/03/2022). Rapat ini diadakan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsupgah) Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dihadiri Oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Syamsudin Abdul Kadir, Kepala BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto, Perwakilan dari Kanwil DJP Suluttenggomalut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kanwil Bea Cukai Maluku, Pemerintah Daerah Bali, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Syamsudin Abdul Kadir.

Tujuan diselenggarakan Rapat Teknis ini yaitu membangun kemandirian fiskal daerah, mendorong kepatuhan pelaksanaan kewajiban pemegang IUP/KK/IUPK, mencegah fraud/corruption/misconduct dan kerugian keuangan negara. Pada kesempatan ini Pimpinan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsupgah) Wilayah V KPK  Dian Patria menyampaikan bahwa kedatangannya di Maluku Utara untuk dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, dan BPKP dalam rangka pencapaian nilai MCP dan pencegahan tindak pidanan korupsi. Lanjutnya, Dian menyampaikan bahwa melihat di wilayah Indonesia timur terdapat banyak pertambangan sehingga perlu adanya pengawalan tata kelola perizinan usaha tambang untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Tak hanya hal itu, perizinan usaha ini sangat diperlukan dalam penertiban pembayaran pajak dan termasuk dalam 8 intervensi pengisian MCP sehingga seluruh daerah perlu mencatat atau memiliki data terkait tata kelola pendirian usaha tambang tersebut. Dian menambahkan bahwa kedatangan KPK dengan menyelenggarakan Rapat Teknis Koordinasi dan Supervisi Sektor Pertambangan Pada Tujuh Provinsi tidak semata-mata untuk menyudutkan salah satu Pemda namun kedatangannya untuk selalu bersinergi dalam melakukan pengawalan akuntabilitas tata kelola daerah agar tidak terjadi penyimpangan.

Sementara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menyampaikan bahwa BPKP bertugas sebagai aparat pengawas intern pemerintah sudah semestinya bertugas mengawal akuntabilitas program-program pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya BPKP selalu hadir memberikan pendampingan dan bimbingan kepada Pemerintah Daerah agar terciptanya tata kelola daerah yang baik. Menciptakan tata kelola daerah yang baik tidaklah mudah, Pemerintah daerah perlu melihat risiko-risiko yang mungkin terjadi pada titik-titik kritis dalam tiap tahapan kegiatan. Hal ini merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem pengendalian intern serta manajemen risiko. Pengendalian risiko tersebut dengan cara memitigasi risiko, melalui mitigasi risiko setiap tahapan ini Pemerintah daerah bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan.

(Kominfo BPKP Malut/April)