BPKP Malut Komitmen Bantu Pemda di Maluku Utara Tingkatkan Nilai MCP 2022

Bertempat di ruang kerjanya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara mengikuti Rapat Koordinasi Aset dan Pendapatan Seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) se-Maluku Utara pada siang ini (19/01/2022). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Zoom Meeting. Acara ini diikuti oleh Kepala Kanwil BPN Maluku Utara, Kepala Perwakilan BPKP Malut, Kepala KPP Pratama Ternate, Kepala KPP Pratama Tobelo, Sekretaris Daerah se-Maluku Utara,Irda se-Maluku Utara, Kepala BPKAD se-Maluku Utara, Kepala Bapenda se-Maluku Utara, Kepala Dinas ESDM Provinsi Malut, Kepala Bidang Aset se-Maluku Utara, dan Kepala Bidang Pendapatan se-Maluku Utara.

Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk menindaklanjuti capaian dan monev Monitoring Center for Prevention (MCP) terkait Aset dan Pendapatan Pemda se-Maluku Utara. Pada kesempatan tersebut salah satu pimpinan Direktorat Wilayah V Korsupgah KPK Dian Patria menyampaikan bahwa rata-rata hasil pencapaian MCP di Wilayah Maluku Utara dinilai masih rendah yaitu 44,11. Sehingga dalam hal ini KPK menghimbau kepada seluruh elemen Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan nilai MCP di tahun 2022 ini. Nilai MCP diperoleh dari penilaian indikator seperti perencanaan dan penganggaran APBD; pengadaan barang dan jasa (PBJ), perizinan, pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD), Manajemen Aset Daerah, Tata Kelola Keuangan Desa. Tim KPK juga berharap bahwa di tahun 2022, nilai MCP di Maluku Utara dapat meningkat dan melampaui batas minimal MCP. Untuk memperoleh pencapaian nilai MCP yang baik, Tim KPK juga meminta bantuan Kementerian Keuangan, BPK, BPKP,  Inspektorat, dan BPN yang ada di Maluku Utara untuk dapat bersinergi dalam peningkatan nilai MCP yang lebih baik.

Melihat nilai MCP dan nilai kemandirian fiskal di Maluku Utara masih merah, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto menyampaikan bahwa BPKP Maluku Utara akan siap bersinergi dan berkoordinasi yang baik dengan BPKAD dan Inspektorat untuk mengawal dan meningkatkan pencapaian nilai MCP, nilai aset, dan peningkatan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD). Lanjutnya, Edy Suharto menyampaikan bahwa adanya MCP ini sangat mendukung dalam implementasi pengelolaan aset di Maluku Utara. Selanjutnya, Edy Suharto menyampaikan untuk mencapai nilai MCP yang baik, Pemerintah Daerah perlu memperbaiki beberapa hal yang menyangkut indikator penilaian MCP, seperti halnya pengelolaan aset di Maluku Utara yang masih perlu pembenahan. Selain itu, Edy juga menyampaikan bahwa Provinsi Maluku Utara ini melihat daerahnya memiliki potensi kekayaan daerah seperti pertambangan yang mana perlu dikelola secara baik.

Tidak hanya BPKP, Kementerian Keuangan yang diwakili Oleh Kepala KPP Pratama Ternate, Kanwil BPN, dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Daerah Maluku Utara siap mencapai nilai MCP yang lebih baik di Tahun 2022 sehingga diharapkan tidak akan muncul adanya penyimpangan.

(Kominfo BPKP Malut/April)