BPKP Malut Dorong BPKAD Halut Mewujudkan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) Mahmud Lasidji melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara pada sore ini (18/01/2022). Kedatangan Mahmud didampingi oleh Kasubid Analisis Kebijakan dan Administrasi Keuangan Yandris F. Dotoreke dan satu Staf. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto didampingi oleh Dalnis Bidang APD Dwito Santoso dan PFA Bidang APD Foni Sapto Nugroho.

Pada awal perbincangannya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara Mahmud Lasidji menyampaikan tujuan kedatangannya untuk berkoordinasi sekaligus meminta pendampingan terkait tata kelola keuangan daerah. Lanjutnya, Mahmud menyampaikan bahwa Kabupaten Halmahera Utara ingin meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 Kabupaten Halmahera Utara sehingga pihaknya meminta pendampingan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara terkait penyusunan LKPD Tahun 2021. Selain itu, Mahmud juga menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah menggunakan SIPD dari Kemendagri, namun masih terdapat kendala koneksi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara ingin memparalelkan SIPD dengan SIMDA Next-G berbasis Web atau dikenal dengan Financial Management Information System (FMIS). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahmud meminta BPKP Maluku Utara agar bisa memberikan sosialisasi SIMDA Next-G kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Lanjutnya, Mahmud menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara terkait pendampingan kepada Pemerintah Halmahera Utara selama ini terutama dalam penggunaan SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan, dan SIMDA Keuangan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto menyampaikan bahwa BPKP siap mendampingi Pemerintah Halmahera Utara untuk mewujudkan LKPD yang handal dan mensosialisasikan SIMDA Next-G / FMIS dalam rangka memparalelkan SIPD dengan SIMDA Next-G / FMIS untuk menunjang tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

 

(Kominfo BPKP Malut/April)