SEPATU RODA, Kunci BPKP Kalteng Wujudkan Strategi Pengawasan Kolaboratif Program Prioritas Daerah

Palangka Raya (18/05) – Dalam era digital ini, informasi yang cepat dan akurat dibutuhkan oleh setiap orang, tak terkecuali para pengambil kebijakan di daerah seperti Gubernur/Wakil Gubernur beserta jajaran guna mengetahui progres pelaksanaan program pembangunan prioritas serta kebermanfaatannya. Untuk itulah BPKP Kalteng menghadirkan inovasi baru, yakni aplikasi “Sepatu Roda” yang merupakan sistem berisi data-data program strategis pemerintah daerah yang diwujudkan dalam dashboard pengawasan meliputi anggaran, realisasi keuangan, fisik, output, dan outcome dari masing-masing program yang dapat dimonitor oleh para pemangku kepentingan.

Menurut Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Bambang Ari Setiono, saat ini aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dituntut untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dalam pendekatan/model pengawasan intern melalui suatu pendekatan yang lebih lincah (agility) berupa kolaborasi pengawasan antara BPKP Kalteng dan Inspektorat Daerah sebagai early warning bagi kepala daerah atas progress, output, dan outcome program pembangunan prioritas berbasis aplikasi web.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki program pembangunan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026.

Lebih lanjut inovasi Sepatu Roda ini menjadi kunci dasar BPKP Kalteng dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan berintegritas (Holistic Innovation) yang merupakan bagian dari proyek perubahan yang pengerjaannya tidak diserahkan kepada pihak ketiga, melainkan murni hasil karya para pegawai BPKP Kalteng.

Terlebih lagi, setelah pada 2020 lalu BPKP Kateng berhasil meraih predikat sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kini, BPKP Kalteng mempersiapkan diri menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui peningkatan pada area perubahan yang meliputi: manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, hingga pelayanan publik.***(Kominfo BPKP Kalteng/Reza)