Komitmen BPKP dalam Pendampingan Pengelolaan Keungan Dana Desa di Babel

Sungailiat- (19/05) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa pada Kabupaten Bangka di Resort Tanjung Pesona.
 
Tema kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa pada Kabupaten Bangka adalah “Pengelolaan Dana Desa yang Cepat, Tepat, dan Terpadu sebagai Upaya Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19”. 
 
Hal tersebut sejalan dengan Harapan Presiden Jokowi bahwa Presiden menginginkan agar penyaluran Dana Desa benar-benar efektif dan berdampak signifikan pada desa, terutama dalam percepatan ekonomi produktif, menggerakan industri di pedesaan, dan mengurangi kemiskinan desa, serta mengatasi pengaruh wabah Covid-19. 
 
Acara dibuka oleh Bupati Bangka, Bapak Mulkan. Hadir sebagai narasumber  Faeshol Cahyo Nugroho Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Andarta Ferryadi Kepala Kantor Setjen DPD RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Luthfy Latief Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa pada Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT, Edih Mulyadi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung dan dimoderatori oleh Darius Inspektur Kabupaten Bangka. 
 
Peserta acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa adalah Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Para Camat, Para Kepala Desa, dan Para Perangkat Desa di Kabupaten Bangka.
 
"Bantuan pendampingan pengelolaan keuangan merupakan komitmen kami seperti memberikan pelatihan, mempersiapkan aplikasi keuangan untuk memudahkan laporan aparatur desa" Ujar Faeshol Cahyo Nugroho dalam sesi wawancara dengan para wartawan. 
 
Bupati Bangka Mulkan mengapresiasi upaya BPKP dalam membantu pemerintah desa mengelola dana desa agar pelaporan penggunaan dana yang diterima pemerintah desa sesuai dengan aturan.
 
Berharap dengan telah dilaksanakannya Workshop ini, dapat mendorong agar pengelolaan Dana Desa lebih transparan dan akuntabel mengingat BPKP berperan dalam mengawal akuntabilitas Pengelolaan Dana desa baik dari sisi Assurance maupun konsultasi